Indonesia Tunggu Komitmen Pendanaan dari Negara Maju untuk Pensiun Dini PLTU

Baca juga berita yang lain : Business

(usmnews) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, masih menantikan dukungan pendanaan dari negara-negara maju untuk mempercepat pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Program transisi energi ini memerlukan biaya besar, dan dukungan finansial dari negara maju dinilai krusial. Meski berbagai pihak internasional mendesak Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan, hingga kini dukungan pendanaan yang konkret belum terlihat.

Dalam acara Coaltrans Asia 2024, Luhut menekankan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya transisi energi, khususnya penghentian PLTU berbasis batu bara. Ia menyebut bahwa dukungan finansial dari negara maju sangat diperlukan untuk mempercepat penghentian PLTU. “Jika Anda mendorong kami untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara lebih awal, bagaimana pendanaannya?” ujar Luhut, seraya menyoroti bahwa pendanaan dengan bunga komersial tidak cukup membantu dalam transisi yang diharapkan.

Investasi Besar Dibutuhkan untuk Infrastruktur Energi Terbarukan

Dilansir dari CNN Indonesia, Luhut juga memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi senilai US$ 94,6 miliar atau sekitar Rp 1.462 triliun hingga tahun 2030 untuk membangun infrastruktur transmisi dan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Angka ini menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi negara dalam mengurangi ketergantungan pada energi berbasis batu bara.

Rencana Pensiun Dini PLTU

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka peluang untuk pensiun dini sejumlah PLTU. Setidaknya terdapat 13 unit PLTU yang diproyeksikan akan dihentikan operasionalnya lebih cepat, dengan beberapa di antaranya dijadwalkan pensiun sebelum 2030. Bahkan, salah satu PLTU berpotensi dihentikan pada 2028.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyebut bahwa beberapa PLTU ini memang sudah mendekati akhir masa operasionalnya. Oleh karena itu, pihaknya akan menggunakan skema coal phase down, di mana PLTU akan dibiarkan beroperasi hingga masa kontrak berakhir.

Tantangan Pensiun Dini PLTU

Eniya juga mengungkapkan bahwa sebagian besar PLTU yang diproyeksikan untuk pensiun dini akan berhenti beroperasi secara “natural” karena usianya yang sudah tua. Namun, tantangan yang dihadapi dalam skenario ini adalah identifikasi status operasional dari pihak PLN.

Pemerintah terus mendorong percepatan pensiun dini PLTU sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam upaya mengurangi emisi karbon. Meski demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan finansial dari negara maju dan penyelesaian hambatan-hambatan teknis di tingkat nasional.

Harapan pada Dukungan Internasional

Indonesia berharap agar negara-negara maju tidak hanya memberikan desakan, tetapi juga kontribusi nyata dalam bentuk pendanaan dengan bunga rendah atau hibah. Tanpa dukungan yang memadai, percepatan transisi energi dan pensiun dini PLTU di Indonesia akan sulit terealisasi sesuai target yang diharapkan.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Indonesia Tunggu Komitmen Pendanaan dari Negara Maju untuk Pensiun Dini PLTU dapat Anda temukan pada Business dan di tulis oleh Anisa