Harga Beras di Papua dan Maluku Melebihi HET, Ini Penyebabnya

Jakarta, (usmnews) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa harga beras di Papua dan Maluku lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satu penyebab tingginya harga beras di wilayah tersebut adalah biaya transportasi yang tinggi. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengharapkan Bulog untuk segera melakukan intervensi melalui program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) di kedua wilayah tersebut. Intervensi ini bertujuan untuk meredam kenaikan harga beras yang terus melambung.

Ketut mengungkapkan, dalam melakukan intervensi, Bulog harus merujuk pada Panel Harga Pangan Bapanas untuk menentukan wilayah mana yang membutuhkan intervensi. Hal ini penting agar intervensi tepat sasaran. Ketut menambahkan, daerah yang sangat merah, seperti Papua, harus menjadi prioritas utama Bulog. “Contoh, Papua seluruhnya merah. Sehingga target utamanya kalau di daerah lain, misalkan dia 1.000 ton, maka daerah sana bisa dua kali lipat,” katanya.

Ketut juga memastikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengunjungi Papua untuk melakukan intervensi langsung melalui beras SPHP Bulog. Ia menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan harus dapat menurunkan harga beras medium di wilayah Papua.

Lebih lanjut, Ketut meminta agar Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah aktif memantau kondisi di lapangan. Jika harga beras mengalami kenaikan signifikan, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah harus segera berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan intervensi.

Ketut menegaskan bahwa pedagang tidak boleh menjual beras SPHP melebihi HET sebesar Rp 12.500/kg. “Ini adalah beras pemerintah. Begitu beras pemerintah, maka penerapan HET nya menjadi wajib,” katanya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa biaya transportasi yang tinggi menjadi faktor utama mahalnya harga beras di Papua dan Maluku. Wilayah Papua yang luas dan terbatasnya infrastruktur mengakibatkan biaya pengiriman yang sangat tinggi. “Untuk mengirimkan barang antar distrik saja itu menggunakan pesawat dan pasti cost nya lebih mahal,” jelas Maino.