Greenland Tegas Tolak Ambisi Aneksasi Amerika Serikat dan Memilih Setia pada Denmark

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026. Isu mengenai status kedaulatan Greenland kembali menjadi sorotan dunia setelah Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak segala bentuk pengambilalihan kekuasaan oleh Amerika Serikat (AS). Dalam situasi yang ia sebut sebagai krisis geopolitik, Nielsen secara terbuka mendeklarasikan bahwa jika dihadapkan pada pilihan biner antara berada di bawah naungan Kerajaan Denmark atau dikuasai oleh AS, Greenland tanpa ragu akan memilih Denmark. Penolakan Tegas Terhadap Ambisi Washington. Pernyataan keras ini disampaikan Nielsen dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (13/1/2026), merespons retorika agresif yang terus dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Selama bertahun-tahun, Trump telah melontarkan gagasan kontroversial untuk membeli atau bahkan mencaplok wilayah otonomi tersebut. Namun, ketegangan memuncak pekan ini ketika Trump mengeluarkan ancaman yang lebih serius, menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Greenland “dengan cara apa pun”. Menanggapi hal tersebut, Nielsen menegaskan posisi negaranya dengan sangat jelas agar tidak ada ruang untuk interpretasi yang salah. Ia menekankan bahwa Greenland bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Rakyat Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari teritori Amerika Serikat. Penegasan ini menjadi benteng pertahanan diplomatik Greenland menjelang negosiasi tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih.

Solidaritas Denmark di Tengah Tekanan Sekutu. Sikap Nielsen mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Frederiksen tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap sikap Washington. Ia mengecam tindakan AS sebagai bentuk tekanan yang “sama sekali tidak dapat diterima”, mengingat status AS dan Denmark yang seharusnya adalah sekutu terdekat. Frederiksen juga memperingatkan bahwa tantangan terberat dalam mempertahankan kedaulatan wilayah ini mungkin baru saja dimulai. Diplomasi Tingkat Tinggi yang Memanas. Sebagai tindak lanjut dari eskalasi ini, sebuah pertemuan krusial dijadwalkan terjadi di Washington pada Rabu (14/1/2026). Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, bersama Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, akan berhadapan langsung dengan pejabat tinggi AS.

Pertemuan ini menjadi sangat signifikan karena akan dihadiri oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Kehadiran Vance sebagai tuan rumah pertemuan—atas permintaannya sendiri—menandakan betapa seriusnya ambisi pemerintahan Trump terhadap pulau strategis tersebut. Luka Lama Hubungan Trans-Atlantik. Hubungan antara pejabat kedua kubu memang sudah retak sebelumnya. Pada Maret tahun lalu, JD Vance melakukan kunjungan mendadak tanpa undangan resmi ke Greenland. Dalam kunjungan tersebut, ia melontarkan kritik pedas yang menyebut Denmark sebagai “sekutu yang buruk” dan menuduh Kopenhagen kurang berkomitmen terhadap keamanan Arktik.

Komentar tersebut memicu kemarahan mendalam di Kopenhagen. Pemerintah Denmark merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan melukai hubungan diplomatik, mengingat loyalitas Denmark selama ini sebagai mitra trans-Atlantik. Denmark menekankan rekam jejak militer mereka yang solid, termasuk pengiriman pasukan untuk bertempur bahu-membahu dengan tentara AS dalam perang di Irak dan Afghanistan. Kini, di tengah ancaman aneksasi, loyalitas dan sejarah panjang aliansi tersebut sedang diuji di titik yang paling kritis.