Evaluasi Publik Pasca-Bencana: 40,1% Responden Apresiasi Kecepatan Respons Pemerintah, Namun Tantangan Logistik Masih Membayangi

Semarang (usmnews) – Dikutil dari Kompas.com Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Senin pagi (15/12/2025) memberikan gambaran kuantitatif mengenai sentimen masyarakat terhadap penanganan bencana hidrometeorologi (banjir bandang dan longsor) yang melanda wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Data menunjukkan bahwa 40,1% publik menilai respons pemerintah—baik pusat maupun daerah—tergolong “Cepat” dalam menangani situasi darurat. Angka ini merupakan indikator penting yang mencerminkan adanya perbaikan dalam mekanisme tanggap darurat nasional dibandingkan dengan penanganan bencana di tahun-tahun sebelumnya.

Bedah Data: Apa Arti Angka 40,1%?

Angka 40,1% ini tidak berdiri sendiri. Dalam analisis survei opini publik, angka kepuasan atau persepsi positif yang mendekati separuh populasi di tengah situasi krisis adalah modal politik dan sosial yang cukup kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa “kehadiran negara” benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan.

Faktor-faktor pendorong persepsi positif ini kemungkinan besar dipicu oleh:

1. Kecepatan Pengerahan Personel: Terjunnya tim gabungan (TNI, Polri, Basarnas) dalam 24 jam pertama pasca-kejadian.

2. Kunjungan Pejabat Tinggi: Kehadiran langsung para menteri dan pejabat setingkat di lokasi bencana (seperti Menteri Kebudayaan dan Menteri Komunikasi dan Digital yang diberitakan sebelumnya) memberikan efek psikologis bahwa pemerintah pusat memberi atensi penuh.

3. Bantuan Non-Logistik: Inovasi bantuan seperti akses internet gratis (VSAT) untuk sekolah darurat dinilai sebagai langkah progresif yang melampaui bantuan konvensional (makan/minum).

Sisi Lain Koin: Suara Kritis Masyarakat

Meskipun 40,1% menilai cepat, laporan Litbang Kompas juga menyoroti sisi sebaliknya. Artinya, ada sekitar 59,9% responden yang memiliki pandangan berbeda—mulai dari menilai respons “Biasa Saja/Sedang”, “Lambat”, hingga “Tidak Tahu”.

Analisis mendalam terhadap segmen ini mengungkapkan beberapa hambatan klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah:

• Disparitas Wilayah: Persepsi “Cepat” cenderung lebih tinggi di kalangan responden yang tinggal di area perkotaan atau yang memiliki akses informasi digital yang baik. Sebaliknya, responden di daerah pelosok yang terisolasi longsor mungkin merasa bantuan datang terlambat karena kendala akses fisik.

• Birokrasi Penyaluran: Masih adanya keluhan mengenai pendataan korban yang berbelit-belit sebelum bantuan cair menjadi catatan merah yang mempengaruhi persepsi publik.

• Koordinasi Antar-Lembaga: Publik masih melihat adanya tumpang tindih peran antara pemerintah daerah dan pusat, yang terkadang membingungkan arus informasi di lapangan.

Implikasi bagi Kebijakan Masa Depan

Temuan Litbang Kompas ini memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintah. Apresiasi sebesar 40,1% adalah validasi bahwa strategi “jemput bola” dan penggunaan teknologi dalam mitigasi bencana sudah berada di jalur yang benar (on the right track).

Namun, untuk mengubah persepsi mayoritas sisa (yang belum merasa puas), pemerintah perlu fokus pada:

1. Ketahanan Logistik Jangka Panjang: Memastikan bantuan tidak hanya menumpuk di minggu pertama (fase tanggap darurat), tetapi berlanjut hingga fase pemulihan dan rekonstruksi hunian.

2. Komunikasi Publik yang Transparan: Meminimalisir simpang siur data korban dan kerusakan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Secara keseluruhan, survei ini menyimpulkan bahwa meskipun mesin birokrasi penanggulangan bencana telah bekerja lebih cepat dari biasanya, ekspektasi publik terhadap standar pelayanan negara juga semakin tinggi. Kecepatan bukan lagi satu-satunya tolak ukur, melainkan juga ketepatan sasaran dan keberlanjutan solusi yang ditawarkan bagi para penyintas.