Eskalasi di Perbatasan, Saling Tuding Penggunaan Senjata Terlarang dan Kebuntuan Gencatan Senjata Antara Kamboja dan Thailand

​Semarang (usmnews) – Dikutip dari iNews.id Ketegangan militer dan diplomatik antara Kamboja dan Thailand telah mencapai titik kritis setelah konflik bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara berlangsung selama sepuluh hari berturut-turut. Situasi ini semakin keruh dengan munculnya tuduhan serius dari pemerintah Kamboja yang mengklaim bahwa militer Thailand telah mengerahkan bom klaster (cluster munitions) dalam operasi mereka. Tuduhan berat ini dilontarkan di tengah kebuntuan negosiasi damai, di mana Bangkok bersikeras menolak melakukan gencatan senjata sebelum Phnom Penh mengambil langkah inisiatif terlebih dahulu untuk menghentikan serangan.​

Pemerintah Kamboja secara resmi telah melayangkan desakan kepada Konvensi tentang Amunisi Klaster (Convention on Cluster Munitions/CCM). Mereka meminta presiden CCM dan komunitas internasional untuk segera mengambil sikap tegas dan mengutuk dugaan penggunaan bom klaster oleh Thailand, terutama karena serangan tersebut dilaporkan menyasar wilayah yang dihuni oleh warga sipil. Bagi Kamboja, penggunaan jenis amunisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat reputasi bom klaster sebagai senjata yang sangat kontroversial dan mematikan.

Senjata ini bekerja dengan cara menyebarkan submunisi atau bom-bom kecil dalam jumlah besar ke area yang luas. Bahaya utamanya tidak hanya terjadi saat ledakan awal, tetapi juga risiko jangka panjang dari submunisi yang gagal meledak, yang berpotensi menjadi “ranjau darat tidur” dan membahayakan nyawa warga sipil bertahun-tahun setelah konflik usai. Meskipun Thailand diketahui bukan negara penandatangan konvensi tersebut, Kamboja menilai kecaman global tetap mutlak diperlukan atas dasar kemanusiaan.

​Di sisi lain, respons dari pemerintah Thailand menunjukkan sikap yang defensif namun tegas. Bangkok justru menekan balik Kamboja dan menempatkan beban tanggung jawab perdamaian sepenuhnya di pundak negara tetangganya itu. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, pemerintah Thailand menegaskan bahwa gencatan senjata tidak bisa dilakukan sembarangan.

Menurutnya, penghentian tembak-menembak harus didasarkan pada syarat yang jelas dan kepercayaan yang terukur. Dalam pernyataan yang dikutip media Thai PBS pada Kamis (18/12/2025), Thailand berargumen bahwa kewajiban untuk memulai gencatan senjata ada pada pihak Kamboja, dengan alasan mendasar bahwa Phnom Penh-lah yang dianggap pertama kali melanggar kedaulatan wilayah Thailand.​

Selain isu penggunaan bom klaster, kedua negara juga terlibat dalam sengketa mengenai ranjau darat. Thailand mendesak Kamboja untuk bekerja sama dalam pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, sembari menuduh bahwa pihak Kamboja justru diam-diam memasang ranjau-ranjau baru yang semakin memperparah situasi keamanan. Tuduhan pemasangan ranjau baru ini segera dibantah keras oleh pihak Kamboja, menambah daftar panjang ketidakpercayaan antara kedua belah pihak.​

Dampak kemanusiaan dari konflik berkepanjangan ini sangat nyata dan tragis. Pertikaian senjata di perbatasan kedua negara sejauh ini telah merenggut nyawa sedikitnya 33 warga sipil dari kedua belah pihak yang terjebak dalam baku tembak.

Sementara itu, kerugian militer di pihak Thailand juga cukup signifikan, di mana mereka melaporkan telah kehilangan 19 tentara, termasuk dua korban jiwa tambahan yang baru dilaporkan pada hari Selasa sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda de-eskalasi yang jelas, dengan kedua negara masih bertahan pada posisi masing-masing di tengah ancaman bahaya yang terus mengintai penduduk di wilayah perbatasan.