eSafety Denda Telegram Rp 10 Miliar atas Isu Keamanan Online

Jakarta, (usmnews) – Regulator keamanan online Australia, eSafety, menjatuhkan denda sebesar 1 juta dolar Australia (sekitar Rp 10 miliar) kepada aplikasi pesan singkat Telegram. Denda ini diberikan karena Telegram terlambat menjawab pertanyaan tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran pelecehan anak dan materi ekstremis kekerasan di platformnya.

Pada Maret 2024, eSafety meminta tanggung jawab dari beberapa platform media sosial, termasuk Telegram, Reddit, YouTube, X, dan Facebook. Mereka menuntut platform-platform tersebut mengambil langkah lebih serius untuk mencegah penyalahgunaan fitur live-streaming, algoritma, dan sistem rekomendasi oleh ekstremis. Khusus Telegram dan Reddit, eSafety meminta penjelasan tentang upaya memerangi pelecehan seksual terhadap anak.

Meskipun batas waktu jawaban telah ditetapkan pada Mei 2024, Telegram baru memberikan tanggapan pada Oktober 2024. Sehingga keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran terkait komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi. Keterlambatan ini menghambat upaya eSafety dalam menerapkan langkah-langkah keamanan online. Julie Inman Grant, Komisioner eSafety, menegaskan bahwa transparansi tepat waktu bukanlah persyaratan sukarela. “Tindakan ini memperkuat pentingnya semua perusahaan untuk mematuhi hukum Australia,” ujarnya.

Telegram menyatakan telah menanggapi semua pertanyaan eSafety tanpa meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Namun, di sisi lain, perusahaan ini menganggap bahwa denda tersebut tidak adil dan tidak proporsional, sehingga mereka merasa perlu untuk meninjau kembali keputusan tersebut. “Kami berniat untuk mengajukan banding,” tegas Telegram dalam pernyataannya.

Badan mata-mata Australia juga mengungkapkan bahwa satu dari lima kasus terorisme prioritas melibatkan anak muda. Hal ini memperkuat urgensi bagi platform seperti Telegram untuk meningkatkan moderasi konten. Grant menekankan bahwa perusahaan teknologi harus lebih transparan dan proaktif dalam mencegah penyalahgunaan layanan mereka.

Setelah membebaskannya dengan jaminan, Durov berjanji akan meningkatkan moderasi konten di platformnya.

Jika Telegram mengabaikan pemberitahuan denda, eSafety siap membawa kasus ini ke pengadilan. Langkah ini menunjukkan komitmen Australia dalam menegakkan akuntabilitas platform teknologi demi keamanan online warganya.