Diterpa Protes Berbulan-bulan, PM Bulgaria Rosen Zhelyazkov Mundur Jelang Mosi Tidak Percaya

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detiknews Ketidakstabilan politik di Bulgaria mencapai titik didihnya pada Jumat (12/12/2025), ditandai dengan pengumuman dramatis dari Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov. Dalam sebuah langkah yang mendahului proses politik di parlemen, Zhelyazkov secara resmi mengumumkan pengunduran diri dirinya beserta seluruh jajaran kabinetnya. Keputusan krusial ini disampaikan hanya beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk mosi tidak percaya, sebuah indikasi kuat bahwa pemerintahannya telah kehilangan dukungan mayoritas di lembaga legislatif tersebut. Langkah mundur ini bukanlah kejadian mendadak, melainkan puncak dari tekanan publik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Gelombang demonstrasi besar-besaran telah melumpuhkan Sofia dan puluhan kota lainnya di negara yang terletak di pesisir Laut Hitam tersebut. Masyarakat Bulgaria menumpahkan frustrasi mereka ke jalanan, menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja pemerintahan Zhelyazkov yang dinilai gagal total dalam mengelola kebijakan ekonomi negara serta tidak mampu memberantas praktik korupsi yang mengakar.

Situasi ini menjadi semakin genting mengingat waktu yang sangat krusial bagi Bulgaria. Pengunduran diri kabinet terjadi hanya beberapa minggu sebelum target negara tersebut untuk bergabung secara resmi dengan zona euro pada 1 Januari mendatang. Rencana integrasi mata uang ini justru menjadi salah satu pemantik kemarahan publik. Sebelumnya, pemerintahan Zhelyazkov telah menyusun rancangan anggaran negara tahun 2026—yang untuk pertama kalinya disusun dalam mata uang euro.Namun, draf anggaran tersebut mendapat penolakan keras dari partai oposisi dan berbagai organisasi masyarakat. Poin yang menjadi sumber kemarahan adalah rencana pemerintah untuk menaikkan iuran jaminan sosial dan pajak atas dividen demi membiayai pengeluaran negara yang membengkak. Meskipun pada akhirnya pemerintah menarik kembali rencana anggaran kontroversial tersebut pekan lalu akibat tekanan massa, demonstrasi tidak kunjung surut. Hal ini menandakan bahwa ketidakpercayaan publik telah melampaui isu anggaran semata.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Zhelyazkov mencoba menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan koalisinya dan mempertimbangkan tantangan berat yang dihadapi negara. “Suara yang kuat berasal dari suara rakyat,” ujarnya, menegaskan bahwa pemerintahannya berusaha merespons tuntutan masyarakat untuk standar tata kelola yang lebih tinggi. Di sisi lain, Presiden Rumen Radev turut memainkan peran sentral dalam dinamika ini. Melalui pesan media sosialnya, Radev secara terbuka mendesak para pembuat kebijakan untuk mendengarkan “suara rakyat” alih-alih tunduk pada ketakutan akan “mafia”. Pasca-pengunduran diri ini, Radev memiliki tugas konstitusional untuk meminta partai-partai di parlemen membentuk pemerintahan baru.

Namun, mengingat perpecahan politik yang sangat dalam—dibuktikan dengan fakta bahwa Bulgaria telah menggelar tujuh kali pemilihan umum nasional dalam empat tahun terakhir (terakhir Oktober 2024)—kemungkinan besar upaya koalisi akan gagal. Jika jalan buntu tercapai, Presiden Radev akan dipaksa membentuk pemerintahan sementara (interim) untuk menjalankan roda negara hingga pemilihan umum baru dapat diselenggarakan.