Dinamika Upah Minimum 2026: Buruh Tunda Aksi Hari Ini, Siapkan Opsi Mogok Nasional 5 Juta Pekerja

Jakarta (usmnews) – Dikutip dari detikfinance Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya digelar oleh Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada hari ini, Senin (24/11/2025), resmi ditiadakan. Keputusan strategis ini diambil setelah pemerintah menunda pengumuman penetapan Upah Minimum tahun 2026, yang sebelumnya dikhawatirkan akan diumumkan secara sepihak pada tanggal 21 November lalu. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pembatalan aksi hari ini merupakan respons atas dipenuhinya tuntutan awal mereka, yakni agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan angka kenaikan upah sebelum ada kesepakatan yang memadai. Namun, Said Iqbal menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah “jeda taktis”. Pihaknya telah menyusun skenario eskalasi gerakan jika keputusan akhir pemerintah nantinya dinilai merugikan kaum pekerja.

Aksi massa dipastikan akan kembali digelar dengan intensitas tinggi, tepatnya satu hari sebelum dan satu hari setelah tanggal pengumuman resmi kenaikan upah minimum 2026. Ancaman terbesar yang disiapkan adalah Mogok Nasional. Jika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaksakan kehendak dengan regulasi yang tidak pro-buruh, sekitar 5 juta buruh dari lebih dari 5.000 perusahaan di 300 kabupaten/kota siap menghentikan produksi secara total. Terkait formulasi angka, serikat buruh telah menyiapkan tiga skenario perhitungan yang dianggap rasional berdasarkan data ekonomi makro: Skenario Optimis (8,5% – 10,5%): Angka ini didapat dari penjumlahan inflasi (3,26%) dan pertumbuhan ekonomi (5,2%) yang dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0. Kenaikan bisa mencapai 10,5% untuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa seperti Maluku Utara yang tumbuh di atas 30%. Skenario Berbasis Data BPS Terkini (7,77%): Mengacu pada data periode Oktober 2024 hingga September 2025, di mana inflasi tercatat 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dengan tetap menggunakan indeks alfa 1,0. Skenario Moderat (6,5%): Angka ini meniru persentase kenaikan tahun sebelumnya (2025) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan asumsi kondisi makro ekonomi tahun ini relatif stabil dan serupa dengan tahun lalu.Said Iqbal memberikan “garis merah” yang tegas: jika Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang menggunakan indeks tertentu (alfa) di kisaran rendah yaitu 0,2 hingga 0,7, maka Mogok Nasional tidak dapat dihindarkan. Aksi pemogokan ini diperkirakan akan berlangsung antara minggu kedua hingga minggu keempat bulan Desember 2025.

Pihak buruh menjamin bahwa seluruh rangkaian aksi, baik demonstrasi maupun rencana mogok nasional, akan dijalankan dalam koridor konstitusional. Mereka berjanji untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk UU Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2000, dengan mengedepankan ketertiban, kedamaian, serta menghindari tindakan anarki.