Dampak Bencana dan Seruan Bantuan Darurat di Sumatera

Jakarta (usmnews) di kutip dari kompascom Bencana alam berupa **banjir bandang dan tanah longsor** yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya **Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat**, telah menimbulkan dampak yang sangat masif dan memprihatinkan. Situasi terkini menunjukkan bahwa bencana ini bukan hanya sekadar gangguan alam biasa, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang membutuhkan penanganan luar biasa dari seluruh elemen bangsa.

### Korban Jiwa dan Kerusakan Infrastruktur yang Parah

Data terbaru per Senin, 1 Desember 2025, mencatat bahwa total korban jiwa akibat bencana ini telah mencapai angka yang mengejutkan, yaitu **604 jiwa**. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan upaya pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung, terutama untuk korban yang diduga masih tertimbun material longsor.

Di **Provinsi Aceh** sendiri, yang tampaknya menjadi wilayah terparah, situasi sangatlah genting. Hingga pukul 17.00 WIB pada hari yang sama, tercatat **156 orang meninggal dunia**, sementara **181 orang lainnya masih dinyatakan hilang** dan nasibnya belum diketahui. Selain itu, setidaknya **1.800 warga mengalami luka-luka** dan membutuhkan penanganan medis segera. Jumlah korban yang tinggi ini, ditambah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang parah, telah melumpuhkan aktivitas normal masyarakat dan pemerintahan daerah.

Salah satu contoh nyata dari kerusakan infrastruktur yang kritis terlihat dari peninjauan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (1/12/2025). Presiden meninjau **Jembatan Pante Dona di Kabupaten Aceh Tenggara** yang terputus total. Kerusakan ini sangat menghambat jalur logistik dan evakuasi, di mana hanya setengah dari rangka baja jembatan yang tersisa, sementara bagian lainnya telah jatuh ke sungai yang arusnya masih deras. Putusnya jembatan vital seperti ini menjadi simbol betapa besarnya tantangan yang dihadapi tim penyelamat dan relawan.

—

### Pemerintah Daerah Kewalahan: Seruan Resmi Minta Bantuan Pusat

Skala bencana yang melebihi kapasitas daerah untuk menanganinya telah memaksa beberapa kepala daerah di Aceh untuk mengambil langkah yang drastis dan tidak terhindarkan: **menyatakan secara resmi ketidaksanggupan mereka dalam menangani bencana**.

Sedikitnya **tiga bupati di Aceh** telah menyuarakan kondisi darurat ini kepada pemerintah pusat, menandakan bahwa sumber daya lokal—baik personel, peralatan, maupun anggaran—telah habis atau tidak memadai untuk merespons krisis sebesar ini. Tiga pemimpin daerah yang menyatakan ketidaksanggupan tersebut adalah:

* **Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky,**

* **Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS,** dan

* **Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.**

Deklarasi ini secara implisit merupakan **permintaan bantuan penuh** dari Pemerintah Pusat, termasuk pengerahan sumber daya nasional seperti TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, serta bantuan logistik dan medis skala besar. Akses yang tertutup akibat longsor dan banjir telah menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan, memperparah kondisi para korban yang selamat.

—

### Kesiapan Pusat dan Harapan Penanganan yang Lebih Terpadu

Pernyataan “tidak sanggup” dari bupati-bupati tersebut menegaskan bahwa situasi telah mencapai tingkat **Bencana Nasional Skala Regional**, di mana penanggulangan harus di bawah komando dan koordinasi langsung dari Jakarta. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam mengirimkan **Pusat Bantu Daerah (PBD)** kini menjadi isu krusial.

Pusat harus segera menyiapkan dan menggerakkan tim reaksi cepat, termasuk unit SAR, tim medis darurat, serta logistik berupa makanan, selimut, dan obat-obatan. Koordinasi yang terpadu antar kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan mencapai titik-titik terdampak sesegera mungkin, terutama di wilayah yang terisolasi.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana, seperti yang didokumentasikan di Jembatan Pante Dona, merupakan sinyal kuat bahwa Pemerintah Pusat telah menaruh perhatian penuh pada tragedi ini. Namun, perhatian ini harus segera ditindaklanjuti dengan **aksi nyata dan cepat** berupa penetapan status darurat yang lebih tinggi dan pengiriman bantuan yang masif untuk membantu pemerintah daerah yang sudah menyerah pada keadaan darurat. Harapannya, dengan intervensi pusat yang kuat, upaya pencarian korban hilang, penanganan korban luka, serta pemulihan infrastruktur kritis dapat dipercepat, sehingga dampak penderitaan bagi masyarakat Sumatera dapat diminimalisir.