Bos Produsen Pakaian Dalam Dituduh Terlibat dalam Proyek Korupsi Kementerian Pertanian

JAKARTA(usmnews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus korupsi yang melibatkan seorang pengusaha ternama, Hanan Supangkat, yang diduga terlibat dalam pengendalian perusahaan yang ikut serta dalam proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.

Hanan Supangkat, yang juga merupakan salah satu saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), kembali dipanggil untuk dimintai keterangan pada Senin (26/3/2024). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa dugaan yang disampaikan adalah terkait penggunaan kendali atas perusahaan tertentu oleh Hanan Supangkat guna mengikuti proyek-proyek pengadaan di Kementan.

Menurut Ali, Hanan tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan proyek tersebut, namun dugaan tersebut muncul karena adanya bantuan yang diperolehnya dari SYL, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. “Melalui akses dari tersangka SYL,” ujar Ali.

Hanan Supangkat sendiri telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik KPK, termasuk pada tanggal 6 Maret 2024. Pemeriksaan terhadapnya tidak hanya terkait dengan proyek di Kementan, tetapi juga menyangkut temuan uang sejumlah Rp 15 miliar yang diamankan oleh penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan di rumah Hanan beberapa waktu sebelumnya.

“Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya,” ungkap Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya Hanan menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing senilai Rp 15 miliar. Selain itu, barang bukti elektronik juga berhasil disita sebagai bagian dari proses penyelidikan.

“Kami memiliki data dan informasi yang penting juga yang ditemukan saat proses penggeledahan kemarin,” tambah Ali pada 2 Maret 2024.

Kasus ini menegaskan komitmen KPK untuk terus memberantas korupsi di segala sektor, termasuk di dalamnya sektor pengadaan proyek pemerintah. Diharapkan dengan proses hukum yang transparan dan adil, penegakan hukum dapat ditegakkan secara konsisten demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.