BNPB Usulkan Penambahan Anggaran Rp 1,8 Triliun untuk Perkuat Logistik dan Kesiapsiagaan

Jakarta, (usmnews) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2025 di luar dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran ini sebesar Rp 1.877.896.280.000. Tujuan dari tambahan anggaran ini adalah untuk memperkuat kemampuan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat dana awal, dengan fokus pada beberapa aspek utama, setidaknya ada 14 poin yang kami sarankan. Jumlah total yang kami ajukan adalah Rp 1.877.896.280.000,” ujar Suharyanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9/2024). Dengan tambahan anggaran tersebut, BNPB berharap dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah dengan menyediakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana.

Tambahan anggaran ini juga akan dialokasikan untuk kebutuhan lain, termasuk belanja pegawai dan peningkatan tunjangan kinerja, serta mendukung proses pemindahan pegawai ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kebutuhan tambahan ini mencakup belanja pegawai dan peningkatan tunjangan kinerja. Selain itu, juga untuk proses pemindahan pegawai ke IKN,” jelas Suharyanto. “Namun, alokasi terbesar adalah untuk penguatan kelembagaan BPBD provinsi, kabupaten, dan kota melalui penyediaan logistik dan peralatan, yang mencapai Rp 1,7 triliun,” tambahnya.

Suharyanto menjelaskan bahwa meskipun BNPB sudah sering mendapatkan tambahan anggaran, dana tersebut umumnya terbatas pada dana siap pakai yang digunakan saat terjadi bencana.

“Dana siap pakai memang sangat membantu ketika bencana terjadi. Namun, untuk kebutuhan sebelum terjadinya bencana, kami mengalami keterbatasan karena dana siap pakai tidak bisa digunakan secara maksimal,” tutup Suharyanto.

Dengan tambahan anggaran ini, BNPB berharap dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respon bencana di seluruh Indonesia, serta memastikan penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien.