Nasional
Bahlil Ungkap Biang Kerok Lifting Minyak RI Turun
Jakarta (usmnews) – Bahlil Lahadalia Selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menuding Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penyebab utama merosotnya lifting minyak di Indonesia. Menurutnya, kebijakan yang direkomendasikan IMF telah membawa dampak buruk bagi industri minyak nasional. Akibatnya, produksi minyak terus menurun dan menghambat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Bahlil membandingkan produksi minyak Indonesia saat ini dengan periode 1996-1997. Saat itu, Indonesia mampu memproduksi sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), sementara konsumsi hanya sekitar 600 ribu bph. Perbedaan besar antara produksi dan konsumsi menunjukkan bahwa Indonesia dulunya memiliki surplus minyak yang signifikan.
Akibat surplus produksi, Indonesia masih bisa mengekspor sekitar 1 juta barel per hari (bph). Namun, kondisi itu berubah drastis setelah reformasi. Kebijakan baru yang diterapkan saat itu berdampak pada menurunnya produksi minyak nasional, sementara konsumsi terus meningkat.
Bahlil menyebut reformasi membawa banyak perubahan, termasuk kebijakan IMF saat Indonesia meminta bantuan. Menurutnya, rekomendasi IMF justru berdampak negatif pada industri minyak nasional.
Baca juga: https://usmtv.id/esdm/?amp=1
Bahlil menyesalkan perubahan regulasi migas atas rekomendasi IMF. Menurutnya, undang-undang migas itu memicu tren penurunan lifting minyak nasional.
“Nah ini saya mau buktikan dokternya ini salah. Dia suruh kita untuk membuat, merubah undang-undang migas. Apa yang terjadi trend lifting kita ke 1996-1997 itu menurun terus,” ujarnya.
Bahlil menyoroti kenaikan lifting minyak nasional pada 2008, yang terjadi setelah Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, mulai berproduksi. Menurutnya, produksi minyak sempat mencapai puncaknya, tetapi tren tersebut tidak bertahan lama. Setelah itu, lifting minyak terus mengalami penurunan hingga kini berada di bawah 600 ribu barel per hari (bph). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang baik dan kebijakan yang tepat, produksi minyak nasional semakin tergerus.