Arah Baru Pendidikan 2025: Fokus ‘Deep Learning’, Redistribusi Guru, dan Sekolah Unggulan Garuda

Semarang (usmnews) – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah mempublikasikan serangkaian kebijakan dan program prioritas baru yang dijadwalkan untuk implementasi pada tahun 2025. Penting untuk digarisbawahi bahwa inisiatif ini tidak mewakili perombakan total kurikulum yang sedang berjalan. Sebaliknya, langkah-langkah ini dirancang sebagai bentuk penyesuaian dan penguatan strategis terhadap Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan sebelumnya. Landasan hukum untuk semua kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025.

🎓 Pergeseran Fokus Akademik dan Kurikuler

Inti dari kebijakan baru ini mencakup beberapa perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran dan struktur kurikulum:

• Implementasi “Deep Learning”: Fokus utama pembelajaran akan dialihkan ke metode “pembelajaran mendalam” (deep learning). Pendekatan ini dirancang untuk mengubah paradigma dari sekadar menghafal materi menjadi penguasaan konsep secara utuh. Siswa akan didorong untuk memahami materi secara komprehensif dan, yang lebih penting, mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai skenario dan pemecahan masalah di dunia nyata.
• Aktivasi Kembali Ujian Nasional (UN): Salah satu poin kebijakan yang paling banyak menarik perhatian publik adalah rencana untuk mengaktifkan kembali Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2025. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kembalinya UN ini akan disertai dengan format dan skema pelaksanaan yang telah diperbarui, yang dirancang agar lebih selaras dengan tujuan pembelajaran saat ini, meskipun detail format barunya belum diuraikan lebih lanjut.
• Pengenalan Mata Pelajaran Digital: Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang serba digital, pemerintah akan memperkenalkan mata pelajaran pilihan baru di jenjang SMA. Mata pelajaran ini adalah Coding (Pemrograman) dan Kecerdasan Buatan (AI). Penambahan opsi ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan teknis yang sangat relevan dan dibutuhkan di era teknologi modern.

🏫 Program Sekolah dan Pemerataan Akses

Kebijakan ini juga memperkenalkan program sekolah baru sekaligus melanjutkan program yang sudah ada untuk memastikan pemerataan dan kualitas:

• Sekolah Unggulan Garuda: Sebuah program baru akan diluncurkan dengan nama “Sekolah Unggulan Garuda”. Program ini dirancang secara khusus sebagai wadah bagi siswa-siswa yang teridentifikasi memiliki bakat istimewa dan tingkat kecerdasan (IQ) di atas rata-rata, memberikan mereka kurikulum dan fasilitas yang sesuai dengan potensi mereka.
• Kelanjutan Sekolah Rakyat: Program “Sekolah Rakyat”, yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, akan terus dilanjutkan. Meskipun program ini tetap menjadi prioritas, terdapat laporan yang mengindikasikan adanya tantangan operasional di lapangan, termasuk adanya kasus beberapa guru yang dilaporkan mengundurkan diri dari program tersebut.

👨‍🏫 Penguatan Peran Guru dan Tenaga Pendidik

Sektor tenaga pendidik mendapat perhatian khusus dalam kebijakan 2025, yang mencakup apresiasi, distribusi, dan peningkatan kualifikasi:

• Apresiasi Hari Guru: Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada tahun 2025 akan mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Tema ini dipilih untuk menggarisbawahi dan menegaskan kembali peran sentral guru sebagai ujung tombak dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
• Redistribusi Guru ASN: Pemerintah merencanakan program redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih komprehensif. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemerataan kualitas pengajar di seluruh wilayah Indonesia. Menariknya, program redistribusi ini juga akan mencakup penempatan guru ASN untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah swasta.
• Kelulusan PPG: Telah dilaporkan bahwa sebanyak 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama telah berhasil lulus dari Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan 3 Tahun 2025. Ini menandai peningkatan kualifikasi formal bagi sejumlah besar tenaga pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan.

💡 Isu Strategis Pendidikan Lainnya

Di luar poin-poin utama tersebut, terdapat beberapa isu terkait yang juga menjadi fokus perhatian:

• Penguatan Pendidikan Vokasi: Terdapat dorongan kuat dari berbagai pihak, termasuk politisi Cak Imin, agar pemerintah segera membentuk Badan Vokasi Nasional. Badan ini dipandang perlu untuk mengonsolidasikan berbagai program pendidikan kejuruan dan mempercepat proses penyerapan lulusan sekolah vokasi ke dunia kerja yang relevan.
• Peningkatan Mutu Pesantren: Dari sektor pendidikan non-formal, Majelis Masyayikh telah mengumumkan rencananya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan pesantren.
• Tantangan Digitalisasi: Meskipun pembelajaran berbasis digital terus didorong sebagai bagian dari modernisasi pendidikan, masih diakui adanya keterbatasan. Tantangan utamanya terletak pada kemampuan sebagian guru untuk mengajar secara efektif dengan menggunakan alat dan metode pengajaran berbasis teknologi baru.