Ancaman “Efek Domino Nuklir”: Korea Utara Kecam Keras Proyek Kapal Selam Korsel-AS

Jakarta (usmnews) – Dilansir dari CNN Indonesia Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas pasca tercapainya kesepakatan strategis antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pemerintah Korea Utara, melalui pernyataan resminya pada Selasa (18/11), melontarkan kecaman keras terhadap rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh tetangganya di Selatan. Pyongyang memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi memicu apa yang mereka sebut sebagai “efek domino nuklir” yang berbahaya bagi stabilitas global.

Reaksi keras dari Utara ini muncul sebagai respons terhadap pengumuman Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, pada pekan lalu. Presiden Lee menyatakan bahwa pemerintahannya telah berhasil mengamankan “dukungan” dari Amerika Serikat untuk memperluas otoritas Seoul dalam melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Kesepakatan krusial ini dikabarkan tercapai saat kunjungan Presiden AS, Donald Trump, ke Seoul pada akhir Oktober lalu.

Melalui corong media pemerintah, Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang melabeli ambisi kapal selam nuklir Korea Selatan sebagai “upaya konfrontasi yang berbahaya”. Dalam analisisnya, Korea Utara menilai perjanjian ini bukan sekadar masalah bilateral, melainkan sebuah “perkembangan serius” yang akan mengacaukan arsitektur keamanan militer di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Lebih jauh, mereka mengklaim bahwa langkah ini akan membuat upaya pengendalian nuklir di tingkat global menjadi mustahil untuk dilakukan.

Kekhawatiran utama Pyongyang adalah kepemilikan armada kapal selam nuklir oleh Seoul akan memancing perlombaan senjata yang tak terelakkan di kawasan tersebut. Sebagai respons atas “niat konfrontatif” dari aliansi Seoul-Washington, Korea Utara bersumpah akan mengambil “langkah-langkah balasan yang lebih sah dan realistis.” Ancaman ini terdengar serius mengingat pada bulan Oktober, media pemerintah Korut melaporkan keberhasilan uji coba kesembilan—dan terakhir—dari mesin rudal balistik baru, yang mengindikasikan persiapan peluncuran Rudal Antar-Benua (ICBM) dalam waktu dekat.

Situasi ini menciptakan paradoks diplomatik. Kecaman Pyongyang justru hadir sehari setelah pemerintah Seoul mengajukan tawaran dialog militer untuk mencegah bentrokan di perbatasan. Presiden Lee Jae Myung bahkan menawarkan pembicaraan yang lebih luas tanpa prasyarat, sebuah pendekatan yang jauh lebih lunak dibandingkan pendahulunya, Yoon Suk Yeol.

Menanggapi tuduhan Pyongyang, Kantor Kepresidenan Korea Selatan segera memberikan klarifikasi. Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung, menegaskan bahwa persepsi KCNA keliru. Ia menyatakan bahwa Seoul “tidak memiliki niat bermusuhan” terhadap Utara. Kesepakatan nuklir dengan AS tersebut murni bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan memperkokoh aliansi keamanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik yang kian tidak menentu.