Analisis Mendalam: Rujukan Berbasis Kompetensi dan Tantangan Ketergantungan Rumah Sakit di Indonesia

Jakarta (usmnews) di kutip dari kompastv Artikel ini menyoroti isu krusial dalam sistem layanan kesehatan Indonesia, yaitu rencana perubahan sistem rujukan yang diusung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, untuk lebih menekankan pada kompetensi fasilitas kesehatan. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan mendasar, termasuk meningkatnya beban rumah sakit, dominannya budaya kuratif masyarakat, dan berjalannya proses transformasi layanan primer yang belum optimal.

Relevansi dan Konteks Perubahan Sistem Rujukan

Meskipun ide rujukan berbasis kompetensi bukanlah konsep yang sepenuhnya baru, ia menjadi sangat relevan dalam konteks layanan kesehatan saat ini. Beban yang ditanggung oleh rumah sakit di Indonesia semakin hari semakin berat, yang secara langsung memengaruhi kualitas dan efisiensi layanan. Salah satu akar masalahnya adalah adanya ketergantungan berlebihan masyarakat pada rumah sakit. Secara sosio-kultural, rumah sakit telah lama diposisikan sebagai “benteng terakhir” atau tempat yang menawarkan kepastian kesembuhan, mengesampingkan peran fasilitas layanan kesehatan primer (seperti puskesmas dan klinik).

Fasilitas primer sering kali hanya dianggap sebagai tempat untuk mengobati penyakit ringan atau bahkan hanya berfungsi sebagai unit administratif untuk mendapatkan surat rujukan. Paradigma ini menyebabkan rumah sakit menjadi tujuan utama masyarakat, alih-alih menjadi pilihan yang didasarkan pada tingkat keparahan atau jenis penyakit.

Data dan Fakta Ketergantungan pada Rumah Sakit

Data dari BPJS Kesehatan memperkuat kekhawatiran ini, menunjukkan peningkatan jumlah rujukan ke rumah sakit secara konsisten. Fenomena ini tidak hanya mencakup kasus-kasus kompleks yang memang memerlukan penanganan sekunder atau tersier, tetapi juga penyakit-penyakit ringan yang seharusnya dapat ditangani sepenuhnya di tingkat layanan primer.

Angka rujukan nasional yang mencapai 18 juta hingga 20 juta per tahun—atau rata-rata sekitar 50.000 rujukan setiap hari—adalah indikasi yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah ini dianggap sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan kapasitas layanan primer yang, secara ideal, seharusnya mampu menyerap sebagian besar masalah kesehatan masyarakat umum.

Idealnya, hanya sekitar 15-20 persen kunjungan layanan primer yang memerlukan rujukan. Namun, faktanya, banyak rujukan yang terjadi tidak selalu didasarkan pada indikasi medis yang tepat. Rujukan yang keliru (over-referral), khususnya rujukan dengan indikasi medis non-rujukan yang berada di atas 5 persen, menjadi cerminan nyata dari kapasitas puskesmas yang belum memadai atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Kondisi over-referral ini menimbulkan dampak berantai yang negatif:

• Beban Layanan Rumah Sakit Berlebihan: Meningkatkan waiting time (waktu tunggu) dan berpotensi menurunkan mutu pelayanan karena overcrowding.
• Pemanfaatan Layanan Primer Rendah: Melemahkan peran strategis fasilitas primer, padahal di banyak negara dengan sistem kesehatan yang kuat, puskesmas justru memegang peran paling strategis dalam menentukan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan.

Harapan Rujukan Berbasis Kompetensi

Di sinilah rencana perbaikan sistem rujukan berbasis kompetensi menemukan relevansinya yang mendesak. Sistem rujukan yang berlaku saat ini adalah rujukan berjenjang yang sudah lama diterapkan, yaitu perpindahan dari fasilitas layanan primer (Puskesmas) ke sekunder (rumah sakit tipe C), dan kemudian ke tersier (tipe B atau A).