Aceh Tetapkan Status Tanggap Darurat: Banjir dan Longsor Lumpuhkan Wilayah, 13 Ribu Warga Terpaksa Mengungsi

Aceh (usmnews) – Dikutip dari detiknews, Bencana hidrometeorologi parah yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November 2025 telah memaksa pemerintah setempat mengambil langkah cepat dan tegas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menyusul banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang berbagai wilayah di provinsi tersebut. Keputusan ini diambil seiring dengan eskalasi dampak bencana yang semakin meluas dan mengkhawatirkan.

​Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor SAR Banda Aceh pada Jumat (28/11/2025), yang merupakan akumulasi data hingga Kamis petang, tercatat sebanyak 13.174 warga harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di pengungsian.

Angka pengungsi ini hanyalah sebagian kecil dari total warga yang merasakan dampak langsung bencana. Secara keseluruhan, data menunjukkan angka yang mencengangkan, yakni mencapai 97.384 jiwa yang terdampak di seluruh provinsi.

​Kabupaten Aceh Timur dilaporkan menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan dan dampak terparah. Di daerah ini, sebanyak 29.706 orang terdampak, dengan 2.456 di antaranya harus dievakuasi ke posko pengungsian. Wilayah lain yang juga mengalami dampak signifikan adalah Kabupaten Pidie Jaya dengan 22.190 jiwa terdampak, serta Kabupaten Aceh Singkil yang mencatatkan 25.827 warga terimbas banjir. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara, dari 3.690 warga yang terdampak, 1.444 orang kini harus bertahan di tenda-tenda pengungsian.

​Penetapan status darurat ini diumumkan Mualem usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh. Status ini akan berlaku selama 14 hari terhitung mulai tanggal 28 November. Langkah administratif ini dinilai krusial untuk memangkas birokrasi dalam penyaluran bantuan. Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah bergerak menyalurkan bantuan darurat, namun situasi di lapangan semakin kompleks dan menantang.

​Tantangan terbesar saat ini adalah lumpuhnya akses transportasi vital. Banjir dan longsor telah memutus sejumlah infrastruktur kunci, termasuk putusnya jembatan di jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan. Terputusnya jalur utama ini menghambat distribusi logistik dan pergerakan tim penyelamat. Menyadari keterbatasan akses darat, Gubernur Mualem telah berkoordinasi dengan Kapolda Aceh untuk meminta dukungan armada udara.

Penggunaan helikopter dinilai sangat mendesak untuk melakukan peninjauan udara serta menyalurkan bantuan ke desa-desa yang kini terisolasi total dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor maupun perahu karet. Dengan status tanggap darurat ini, diharapkan mobilisasi sumber daya lintas instansi dapat berjalan lebih cepat demi keselamatan warga Aceh.