Sejarah Baru Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026 Secara Aklamasi

Semarang (usmnews) – Dikutip dari cnnindonesia.com Sebuah tonggak sejarah baru bagi diplomasi Indonesia tercatat pada hari Kamis, 8 Januari, di mana untuk pertama kalinya Indonesia secara resmi ditetapkan memegang posisi Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode tahun 2026. Penetapan ini dilakukan dalam rapat Organisasi Dewan HAM PBB yang disiarkan langsung melalui UN TV.

‎​Kemenangan Secara Aklamasi

‎​Proses penetapan ini berjalan mulus tanpa hambatan. Wakil Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026, Amb Tsegab Kebebew Daka, memimpin jalannya sidang dan mengumumkan bahwa Indonesia terpilih secara aklamasi. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan calon tunggal yang diajukan, sehingga tidak ada nominasi pesaing lainnya.

‎​Dalam sidang tersebut, Daka menyatakan bahwa karena tidak adanya keberatan dari anggota dewan, ia dengan hormat mengesahkan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, sebagai Presiden Dewan HAM PBB terpilih untuk siklus ke-20. Keputusan ini menandai kepercayaan penuh komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.

‎​Jejak Dukungan dan Komitmen Diplomatik

‎​Jalan menuju kursi kepemimpinan ini telah dipersiapkan matang sebelumnya. Indonesia dipercaya menjadi representasi tunggal dari kawasan Asia-Pasifik. Legitimasi ini diperkuat melalui pemungutan suara di Asia-Pacific Group pada 23 Desember 2025, di mana Indonesia berhasil mengamankan dukungan mayoritas dengan perolehan 34 dari total 47 suara.

‎​Menanggapi penetapan ini, Duta Besar Sidharto Suryodipuro (Arto) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kelompok Asia Pasifik atas nominasinya dan kepada seluruh anggota Dewan atas dukungan yang diberikan. Arto menegaskan bahwa Indonesia telah lama menjadi pendukung setia Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Ia berkomitmen untuk terus menjadikan Indonesia sebagai aktor yang konstruktif dan bertindak sebagai “pembangun jembatan” (bridge-builder) dalam menjembatani berbagai kepentingan global, sembari menjaga integritas dan prinsip-prinsip luhur Dewan.

‎​Klarifikasi Agenda dan Mekanisme Isu Venezuela

‎​Terkait agenda kerja di bawah presidensi Indonesia, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indah Nuria Savitri, memberikan penjelasan terperinci, khususnya mengenai isu Venezuela yang menjadi sorotan.

‎​Indah menjelaskan bahwa pembahasan mengenai situasi HAM di Venezuela memang sudah masuk dalam agenda tetap Dewan HAM. Namun, ia menekankan bahwa agenda tersebut berada dalam konteks pemantauan situasi HAM secara umum, bukan respons reaktif terhadap dinamika politik terkini atau serangan spesifik yang melibatkan Amerika Serikat. Mekanisme Dewan HAM bekerja berdasarkan agenda yang telah disepakati sebelumnya.

‎​Meskipun demikian, Indah tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan mengenai perkembangan terbaru jika situasi mendesak. Dewan HAM memiliki mekanisme khusus yang disebut Urgent Debate atau Special Session untuk merespons krisis yang terjadi tiba-tiba. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari negara anggota untuk mengaktifkan mekanisme tersebut.

‎​Menutup keterangannya, pihak Kemlu menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat ini secara profesional dan netral. Indonesia tidak membawa agenda tersembunyi atau “titipan kasus” tertentu, melainkan akan patuh sepenuhnya pada mekanisme dan mandat resmi yang berlaku di Dewan HAM PBB.