Runtuhnya Dinasti Politik: Skandal Korupsi Mantan Ibu Negara Korea Selatan

Semarang (usmnews) – Dikutip dari sindonews.com Pada hari ini, 29 Desember 2025, lanskap politik Korea Selatan kembali diguncang oleh pengumuman resmi dari pihak kejaksaan terkait dakwaan berat yang dilayangkan kepada Kim Keon Hee. Istri dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dicopot dari jabatannya ini, kini menghadapi tuduhan serius terkait penerimaan suap mewah dan campur tangan ilegal dalam urusan kenegaraan. Kasus ini menandai titik nadir baru bagi pasangan yang dulunya memegang kekuasaan tertinggi di Negeri Ginseng tersebut.

1. Rincian Gratifikasi dan Barang MewahPenyelidikan mendalam yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mengungkap bahwa Kim Keon Hee diduga kuat telah menerima serangkaian suap dengan nilai fantastis, yakni melebihi USD 200.000 (sekitar Rp3 miliar). Total nilai gratifikasi yang diterima dari berbagai pebisnis dan politisi diperkirakan mencapai angka 377,25 juta won.Barang bukti yang dikumpulkan menunjukkan gaya hidup mewah yang dibiayai oleh pihak-pihak berkepentingan. Di antara barang-barang tersebut terdapat: Dua buah tas tangan merek Chanel. Sebuah kalung berlian dari Graff. Tas tangan Dior dan berbagai jam tangan mewah.Karya seni berupa lukisan dari pelukis minimalis ternama Korea Selatan, Lee Ufan. Yang paling memberatkan adalah dugaan bahwa sebagian besar barang mewah tersebut, termasuk kalung Graff dan tas Chanel, merupakan pemberian dari Gereja Unifikasi. Hubungan ini memicu tuduhan kolusi yang melanggar prinsip konstitusi mengenai pemisahan antara agama dan negara.

2. Intervensi Ilegal “Di Balik Layar” Selain tuduhan materi, aspek yang paling merusak integritas lembaga negara adalah campur tangan Kim dalam pemerintahan. Jaksa Min Joong-ki dan Kim Hyung-geun menyoroti bahwa institusi negara telah “sangat dirusak” oleh penyalahgunaan kekuasaan ini. Kim dituduh beroperasi di luar pandangan publik, memanipulasi urusan negara dari balik layar, dan bahkan ikut campur dalam pemilihan Parlemen. Ia juga sedang diselidiki atas dugaan manipulasi saham. Tuduhan ini melukiskan gambaran seorang Ibu Negara yang bertindak seolah-olah “berada di atas hukum,” mengabaikan batasan wewenang yang seharusnya ia patuhi sebagai pendamping presiden, bukan pejabat terpilih.

3. Tuntutan Jaksa dan Pembelaan Diri. Mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukan, pihak kejaksaan tidak main-main dalam tuntutannya. Pada awal Desember lalu, mereka telah menuntut hukuman 15 tahun penjara bagi Kim Keon Hee, ditambah dengan denda sebesar 2 miliar won (sekitar USD 1,4 juta). Merespons tuduhan tersebut, Kim secara konsisten membantah segala dakwaan. Dalam kesaksian terakhirnya, ia menyebut tuduhan jaksa sebagai sesuatu yang “sangat tidak adil”. Namun, dalam sebuah pernyataan yang tampaknya kontradiktif, ia mengakui adanya kelemahan dalam dirinya. “Ketika saya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, tampaknya jelas bahwa saya telah membuat banyak kesalahan,” ujarnya, menyiratkan penyesalan moral namun menolak tanggung jawab pidana.

4. Keterlibatan Mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kejatuhan suaminya, Yoon Suk Yeol. Mantan presiden tersebut saat ini juga berada dalam tahanan dengan tuduhan pemberontakan—sebuah tuduhan yang ia sangkal. Situasi ini bermula dari keputusannya yang fatal pada Desember tahun lalu (2024) saat mendeklarasikan darurat militer dalam upaya singkat menangguhkan pemerintahan sipil, yang justru menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik dan berujung pada pemakzulan dirinya. Terkait kasus suap istrinya, Yoon membantah mengetahui adanya transaksi barang-barang mewah tersebut. Namun, jaksa Kim Hyung-geun menepis penyangkalan tersebut dengan menyebutnya sebagai “klaim yang sulit diterima oleh banyak orang,” mengindikasikan bahwa sulit dipercaya seorang presiden tidak menyadari aliran barang mewah yang masuk ke kediaman pribadinya.

5. Preseden Sejarah. Peristiwa ini mencatatkan sejarah kelam bagi demokrasi Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, seorang mantan presiden beserta istrinya sama-sama berada dalam tahanan. Kasus ini menjadi puncak dari serangkaian skandal yang melibatkan manipulasi saham, pengaruh sekte agama, dan penyalahgunaan wewenang eksekutif. Pengadilan Seoul dijadwalkan akan menjatuhkan vonis final kepada Kim Keon Hee pada tanggal 28 Januari 2026. Putusan ini sangat dinantikan karena akan menjadi tolok ukur penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik tertinggi di negara tersebut.