Tragedi di Silwan, Israel Ratakan Kompleks Hunian Yerusalem Timur, Ratusan Warga Palestina Terusir Paksa

Semarang (usmnews) – Dikutip dari news.detik.com Ketegangan di wilayah pendudukan Yerusalem Timur kembali memuncak pada Senin (22/12/2025), setelah otoritas Israel melancarkan operasi penggusuran besar-besaran di kawasan Silwan, tak jauh dari Kota Tua (Old City). Dalam sebuah langkah yang disebut oleh para aktivis hak asasi manusia sebagai insiden pembongkaran terbesar sepanjang tahun ini, sejumlah buldoser dikerahkan untuk meratakan sebuah gedung permukiman empat lantai. Operasi ini tidak hanya menghancurkan beton dan tiang penyangga, tetapi juga memupuskan tempat bernaung bagi puluhan keluarga Palestina yang telah lama menetap di sana.

​Kronologi Penggusuran yang Mencekam

Operasi pembongkaran dimulai pada pagi hari, di mana laporan dari jurnalis AFP di lapangan menggambarkan suasana yang kacau dan penuh tekanan. Tiga unit buldoser berat bergerak masuk ke area permukiman di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Kepolisian Israel memblokade akses jalan menuju lokasi, sementara pasukan keamanan bersiaga penuh, bahkan menempatkan personel di atap-atap rumah warga sekitar untuk mengawasi situasi.

​Bagi penghuni gedung, penggusuran ini datang layaknya mimpi buruk yang tiba-tiba. Eid Shawar, salah satu warga yang terdampak, menuturkan pengalaman traumatisnya. Ia dan keluarganya dibangunkan secara paksa saat sedang tertidur lelap. Aparat mendobrak pintu dan memberikan ultimatum singkat: mereka hanya diizinkan berganti pakaian dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Tidak ada waktu untuk mengemasi perabotan atau kenangan berharga lainnya. Akibatnya, barang-barang pribadi warga terlihat berserakan di jalanan, bercampur dengan debu reruntuhan gedung yang mulai dihancurkan.

​Dampak Kemanusiaan

Gedung yang kini rata dengan tanah itu sebelumnya merupakan rumah bagi sekitar 100 orang. Demografi penghuninya didominasi oleh kelompok rentan, yakni perempuan, anak-anak, dan warga lanjut usia (lansia). Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit menjadi tunawisma di tanah kelahiran mereka sendiri. Eid Shawar, yang harus menanggung nasib tujuh anggota keluarganya, mengungkapkan kepedihannya karena tidak memiliki tempat tujuan lain, sehingga memaksa mereka untuk tidur di dalam mobil.

​Pertarungan Klaim: Izin Bangunan vs Hak Atas Tanah

Di balik debu reruntuhan, terdapat sengketa hukum dan politik yang tajam. Pemerintah kota Yerusalem, yang memegang kendali administratif atas wilayah Barat dan Timur, berdalih bahwa pembongkaran ini adalah penegakan hukum murni. Mereka merujuk pada putusan pengadilan tahun 2014 yang menyatakan bahwa lahan tempat gedung tersebut berdiri diperuntukkan bagi zona rekreasi, olahraga, dan pembangunan umum, bukan untuk kawasan residensial. Oleh karena itu, bangunan tersebut dianggap “tidak sah” atau ilegal.

​Namun, narasi ini ditentang keras oleh para aktivis dan Otoritas Yerusalem (yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina). Mereka menegaskan bahwa gedung tersebut dibangun di atas tanah milik pribadi warga Palestina. Masalah utamanya, menurut para aktivis, adalah sistem birokrasi Israel yang dirancang sedemikian rupa sehingga hampir mustahil bagi warga Palestina untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Kebijakan perencanaan tata kota yang ketat ini dinilai sebagai jebakan sistematis.

​Agenda Politik di Balik Penggusuran

Para pengamat dan aktivis menuding bahwa alasan “zona hijau” atau taman nasional sering kali digunakan sebagai kedok untuk memuluskan kepentingan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Dengan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduk aslinya melalui pembongkaran rumah, otoritas Israel dituduh sedang melakukan upaya pengusiran paksa untuk mengubah demografi kota. Otoritas Palestina mengecam tindakan ini sebagai kebijakan sistematis untuk mengikis keberadaan penduduk asli Palestina dari Yerusalem.

​Insiden di Silwan ini menambah panjang daftar konflik agraria di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sebuah isu sensitif yang terus memicu ketegangan geopolitik dan memperdalam luka kemanusiaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pusaran konflik.