DPR Desak Kemendikdasmen Bangun Sekolah Darurat bagi Siswa Terdampak Bencana di Sumatera

Jakarta (usmnews) – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi dampak besar bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mendirikan sekolah darurat agar kegiatan belajar mengajar bagi para siswa yang terdampak tidak terhenti terlalu lama.

Menurut Fikri, keberadaan sekolah darurat bukan hanya menjadi solusi fisik agar anak-anak tetap bisa belajar, tetapi juga harus disertai perhatian terhadap kondisi psikologis siswa. Ia menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh dilepaskan dari aspek mental peserta didik, terutama mereka yang baru saja mengalami peristiwa traumatis. Bila ditemukan indikasi trauma, pemerintah perlu memastikan adanya program pemulihan psikologis yang tepat.

Untuk mempercepat upaya tersebut, Fikri menilai perlu adanya kerja sama lintas kementerian. Ia mencontohkan bahwa Kemendikdasmen dapat menggandeng Kementerian Sosial serta Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) agar metode penyembuhan trauma yang diterapkan lebih komprehensif dan efektif. Salah satunya adalah dengan menghadirkan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.

Selain itu, ia juga mengusulkan penggunaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai alternatif sementara di lokasi yang infrastrukturnya rusak berat. Namun, Fikri memahami bahwa layanan internet sering kali tidak berfungsi setelah bencana besar. Karena itu, ia meminta pemerintah menyediakan modul fisik yang bisa digunakan siswa untuk tetap mengikuti pelajaran tanpa mengandalkan jaringan digital.

Berdasarkan laporan pemerintah, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—menyebabkan kerusakan parah pada sedikitnya 1.009 sekolah, sehingga sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak. Melihat kondisi tersebut, Fikri menilai Kemendikdasmen harus segera mengambil langkah darurat agar hak pendidikan anak-anak di tiga provinsi itu tetap terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus diprioritaskan. Menurutnya, menjaga keberlangsungan tempat belajar berarti menjaga masa depan generasi muda yang mengalami bencana ini. Walaupun demikian, ia juga mengakui bahwa proses rehabilitasi ribuan sekolah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran reguler kementerian.

Karena itu, ia mendorong Kemendikdasmen untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) atau sumber dana darurat lainnya. Fikri juga menyoroti perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Aceh, Sumut, serta Sumbar, termasuk BPBD setempat, agar seluruh upaya pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.