Menuju 2027: Strategi Kemendikdasmen Atasi Krisis Guru dalam Mewajibkan Bahasa Inggris di Sekolah Dasar​

Jakarta (usmnews) – Dikutip dari detik.com Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah bersiap melakukan transformasi besar dalam kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, telah mengumumkan kebijakan strategis untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa Sekolah Dasar (SD), khususnya untuk kelas 3 hingga kelas 6. Rencana ambisius ini dijadwalkan akan mulai berlaku efektif pada tahun ajaran 2027/2028.​

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia melalui penguasaan bahasa internasional sejak dini. Namun, di balik visi besar tersebut, pemerintah dihadapkan pada tantangan infrastruktur sumber daya manusia yang cukup pelik. Berdasarkan evaluasi terbaru, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara kebutuhan pengajar dan ketersediaan guru bahasa Inggris yang kompeten di lapangan.​

Realitas Data: Krisis Ketersediaan Guru​Fakta di lapangan menunjukkan angka yang memprihatinkan. Prof. Dr. Nunuk Suryani selaku Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) mengungkapkan data terbaru dalam taklimat media di Jakarta pada Senin, 24 November 2025. Dari total 150.447 Sekolah Dasar yang ada di seluruh Indonesia, mayoritas sekolah belum memiliki tenaga pengajar bahasa Inggris.​

Rincian data menunjukkan:

• ​Hanya 49.219 sekolah yang tercatat memiliki kandidat guru bahasa Inggris.

• ​Sebanyak 90.447 sekolah sama sekali tidak memiliki guru untuk mata pelajaran ini.

• ​Lebih krusial lagi, hanya 9.680 sekolah yang memiliki guru bahasa Inggris yang benar-benar memenuhi syarat kualifikasi.​

Data ini menjadi peringatan serius mengingat waktu implementasi kebijakan wajib bahasa Inggris tinggal dua tahun lagi, yakni pada tahun 2027.​

Fokus pada Kompetensi, Bukan Sekadar Sertifikasi​ Merespons ketimpangan jumlah guru tersebut, Kemendikdasmen tidak tinggal diam. Pemerintah menyusun strategi intervensi melalui pelatihan masif. Menteri Abdul Mu’ti menekankan bahwa fokus utama tahun depan adalah pelatihan guru. Tujuannya bukan hanya sekadar “ada guru”, melainkan mencetak pengajar yang mampu menjadikan bahasa Inggris sebagai pelajaran yang menarik, mendalam, dan menyenangkan bagi anak-anak.​Prof. Nunuk menegaskan sebuah poin penting mengenai sifat pelatihan ini.

Program yang dijalankan bukanlah program sertifikasi untuk mendapatkan status kelayakan formal (seperti eligible B1), melainkan pembekalan kecakapan (upskilling). Guru-guru SD akan dibekali kemampuan pedagogis dan teknis agar mereka siap mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum baru, meskipun latar belakang mereka mungkin bukan murni dari pendidikan bahasa Inggris.​

Peta Jalan Menuju 2028​Untuk memastikan kesiapan nasional, Kemendikdasmen telah menyusun lini masa (timeline) yang terstruktur:

• ​Tahun 2025: Tahun ini telah dimulai dengan bimbingan teknis kepada 1.087 fasilitator yang terdiri dari guru dan dosen. Mereka akan menjadi ujung tombak pelatihan bagi guru-guru lain.

• ​Tahun 2026: Target pelatihan diperluas secara drastis dengan sasaran 60.000 guru mengikuti pelatihan intensif.

• ​Tahun 2027: Kementerian menargetkan 100% guru yang dibutuhkan sudah memiliki kecakapan yang cukup untuk mengajar. Pada titik ini, kewajiban mata pelajaran bahasa Inggris mulai diterapkan secara bertahap.

• ​Tahun 2028: Implementasi penuh diharapkan sudah berjalan lancar di seluruh sekolah dasar di Indonesia.

​Langkah bertahap ini dirancang agar ketika keran kebijakan dibuka penuh, sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri tidak mengalami kekagetan budaya atau kekurangan tenaga pengajar, sehingga transformasi pendidikan bahasa Inggris dapat berjalan sukses dan merata.