Wujudkan Pemerintahan yang Bersih! Langkah Tegas Ahmad Luthfi

Semarang (usmnews) – Upaya konkret untuk wujudkan pemerintahan yang bersih terus menjadi fokus utama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Beliau dengan penuh keyakinan menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas seluruh jajaran birokrasi dan aparatur pemerintah daerah di wilayah kekuasaannya. Langkah strategis ini bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi fondasi absolut demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bebas dari korupsi, tetapi juga sangat efektif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat.

Komitmen teguh untuk wujudkan pemerintahan yang bersih tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi seusai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Acara yang bernilai strategis tinggi ini diselenggarakan di ibu kota Jawa Tengah, Semarang, pada hari Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan berskala besar ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan turut dihadiri oleh bupati, wali kota, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rakor penting ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dari lembaga negara di tingkat nasional. Terlihat hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Deputi Korsup KPK Ely Kusumastuti, Deputi BPKP Setya Nugraha, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, dan Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah. Tak ketinggalan, hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X beserta jajarannya, yang semakin menambah bobot kolaborasi antarprovinsi ini.

Sinergi Lintas Lembaga untuk Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Gubernur Luthfi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi antarlembaga negara dalam memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut pandangan beliau, kolaborasi erat dengan berbagai pihak pengawas dan penegak hukum merupakan pondasi dasar guna wujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan wewenang.

“Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama dan komitmen yang lahir dari hati nurani. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja prinsip utamanya,” tegas gubernur di hadapan ratusan peserta rakor. Beliau menambahkan bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang berintegritas pada akhirnya sangat bergantung pada karakter individu setiap pejabat yang menjalankan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, sistem pengawasan berlapis dan aturan regulasi harus ditaati dengan penuh kedisiplinan.

Luthfi sangat berharap, penguatan integritas di kalangan aparatur sipil negara ini dapat secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan akan terus diperkuat, agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh negara benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat luas.

Pesan Wamendagri: Kelola APBD demi Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Sejalan dengan arahan Gubernur, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, mengatakan bahwa kegiatan rakor tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kolaborasi pemerintah pusat bersama KPK, BPKP, dan LKPP guna wujudkan pemerintahan yang bersih di tingkat daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat integritas para kepala daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Wiyagus, nilai integritas harus diterapkan secara nyata, holistik, dan transparan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Proses ini merangkum seluruh siklus, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pengadaan barang dan jasa. “Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut secara nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wiyagus.

Penguatan integritas tersebut secara spesifik diarahkan pada delapan area prioritas pencegahan korupsi. Area krusial ini mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, serta penanganan konflik kepentingan.

Peran KPK dan BPKP dalam Mengawal dan Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Di sisi lain, Pimpinan KPK Johanis Tanak turut menggarisbawahi bahwa integritas merupakan kunci utama untuk wujudkan pemerintahan yang bersih sekaligus mencegah berbagai celah penyimpangan anggaran. “Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan,” tutur Johanis memotivasi para pejabat yang hadir.

Sebagai pelengkap langkah teknis pengawasan, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas APIP di daerah. Inspektorat daerah harus mampu bertransformasi menjadi mata dan telinga kepala daerah yang tajam, sekaligus memberikan sistem peringatan dini (early warning) terhadap segala potensi risiko kecurangan.

Dengan mengedepankan pengawasan substantif yang tidak sekadar mengejar kelengkapan dokumen administratif, diharapkan visi jangka panjang untuk wujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat terakselerasi dengan baik. Perencanaan birokrasi harus selalu berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.