Wujud Nyata Transparansi Pengadaan, Pemkot Semarang Sukses Sabet Penghargaan UKPBJ Proaktif dari LKPP

Semarang (usmnews) – Dikutip Merdeka.com Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional dalam aspek tata kelola pemerintahan. Kali ini, pengakuan tersebut datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan penghargaan bergengsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif. Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa Pemkot Semarang telah berhasil menerapkan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pencapaian level “Proaktif” dalam klasifikasi UKPBJ bukanlah hal yang mudah. Status ini menandakan bahwa Pemkot Semarang telah memenuhi berbagai indikator kematangan yang ketat, meliputi aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi yang terintegrasi. Dengan kata lain, fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tidak lagi sekadar administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi fungsi strategis yang mendukung penuh kinerja pemerintahan dan pembangunan kota.

Salah satu kunci utama keberhasilan ini adalah komitmen Pemkot Semarang dalam mendigitalisasi proses pengadaan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan katalog elektronik (e-katalog), celah-celah penyimpangan dapat diminimalisasi secara signifikan. Setiap tahapan pengadaan dapat dipantau oleh publik dan diaudit dengan jelas, sehingga menciptakan iklim “Good Governance” yang sehat. Hal ini sejalan dengan arahan nasional untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dianggap sebagai lahan basah.

Selain aspek transparansi, penghargaan ini juga menyoroti keberhasilan Pemkot Semarang dalam memberdayakan ekonomi lokal. Predikat UKPBJ Proaktif sering kali beriringan dengan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pemkot Semarang dinilai berhasil memprioritaskan produk-produk lokal dan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi dalam etalase pengadaan pemerintah. Strategi ini memberikan dampak ganda: kebutuhan pemerintah terpenuhi secara efektif, sementara roda perekonomian pelaku usaha lokal di Semarang terus berputar.

Penghargaan dari LKPP ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Semarang untuk mempertahankan standar integritas yang tinggi. Dengan tata kelola pengadaan yang bersih dan akuntabel, anggaran daerah dapat terserap secara optimal untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.