Lifestyle
Waspada Penipuan Digital: Mengidentifikasi Hoaks Pendaftaran dan Pengecekan Bansos Kemensos
Semarang (usmnews) – Dikutip dari liputan6.com, Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia kembali diresahkan oleh maraknya peredaran informasi palsu atau hoaks yang mencatut nama Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
Berdasarkan laporan klarifikasi dari kanal Cek Fakta Liputan6, modus operandi yang digunakan para pelaku kejahatan siber ini sangat beragam, mulai dari tawaran pendaftaran bantuan sosial baru hingga tautan untuk mengecek status penerima bantuan yang ternyata adalah situs phishing.
Modus Penyebaran Hoaks
Informasi menyesatkan ini biasanya menyebar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp, unggahan di media sosial seperti Facebook, maupun platform digital lainnya. Pesan-pesan tersebut sering kali menggunakan narasi yang sangat menggiurkan, seperti janji pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau jenis bansos lainnya dengan nominal tertentu.
Untuk meyakinkan calon korban, para pelaku sering menyertakan logo resmi Kementerian Sosial dan menggunakan bahasa yang seolah-olah bersifat darurat atau memiliki tenggat waktu terbatas agar korban segera mengeklik tautan yang diberikan.
Bahaya di Balik Tautan Palsu
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam artikel tersebut adalah bahaya dari tautan (link) yang tidak resmi. Tautan-tautan ini umumnya mengarahkan pengguna ke situs web bodong yang dirancang untuk mencuri data pribadi. Ketika seseorang mengeklik link tersebut, mereka sering diminta untuk mengisi data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nomor telepon.
Praktik pencurian data ini, yang dikenal dengan istilah phishing, sangat berbahaya karena data yang terkumpul dapat disalahgunakan untuk tindak kriminal lain, termasuk penipuan perbankan atau pinjaman online ilegal.
Klarifikasi Resmi dari Kementerian Sosial
Kementerian Sosial melalui berbagai kanal resminya secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah membagikan tautan pendaftaran bansos melalui pesan berantai atau situs web selain domain resmi pemerintah. Semua informasi terkait bantuan sosial dikelola secara terpusat dan transparan. Kemensos mengingatkan masyarakat bahwa proses pendaftaran bantuan sosial tidak dilakukan secara sembarangan melalui situs internet yang tidak jelas asal-usulnya.
Cara Verifikasi yang Benar Untuk menghindari jebakan hoaks ini, masyarakat diimbau untuk hanya mempercayai informasi dari kanal resmi. Terdapat dua cara utama dan sah yang disediakan oleh pemerintah untuk mengecek status bantuan sosial:
- Situs Web Resmi: Masyarakat dapat mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Ini adalah satu-satunya situs web yang valid untuk memverifikasi kepesertaan bansos.
- Aplikasi Resmi: Melalui aplikasi mobile bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara resmi di Google Play Store. Dalam aplikasi tersebut, terdapat fitur “Daftar Usulan” bagi masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, perlu diingat bahwa proses pengusulan bantuan sosial umumnya melalui mekanisme berjenjang yang dimulai dari musyawarah desa atau kelurahan, bukan melalui pengisian formulir di situs-situs tidak resmi yang beredar di media sosial.
Kesimpulan dan Imbauan
Meningkatnya hoaks bantuan sosial menunjukkan pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Kita harus selalu menerapkan prinsip “Saring Sebelum Sharing”. Jika Anda menerima pesan mengenai bansos dengan domain selain .go.id, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Dengan bersikap kritis dan waspada, kita dapat memutus rantai penyebaran hoaks dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar dari ancaman penipuan digital yang mengatasnamakan bantuan pemerintah.
