Wamen Stella: Pemerintah Tak Bisa Bayar Tukin Dosen 2020-2024

Jakarta (usmnews) – Wamen Stella Christie menegaskan pemerintah tidak akan mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN untuk 2020-2024. Ia menjelaskan, sejak awal pemerintah tidak pernah mengalokasikan tukin bagi dosen ASN, sehingga Kemendikti Saintek tidak bisa mengajukannya. Selain itu, ia dan Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro belum menjabat saat itu.

Wamen Stella menyoroti dua hal penting. Pertama, Mendikti Satryo baru mulai memperjuangkan pemberian tukin dalam kepemimpinannya. Kedua, pencairan tukin membutuhkan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya Kemendikti Saintek. Ia memastikan timnya masih mengupayakan solusi terbaik agar kebijakan ini adil.

Sebelumnya, Kemendikti Saintek telah mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan PTN yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membayar tukin 2020-2024. Sekjen Kemendikti Saintek, Prof. Togar M. Simatupang, menandatangani surat tersebut pada 28 Januari 2025. Surat itu kemudian menyebar luas di media sosial. Prof. Togar menjelaskan bahwa sejak 2020 hingga 2024, Kemendikbud Ristek tidak mengajukan anggaran tukin kepada Kementerian Keuangan.

Namun, Wamen Stella memastikan Kemendikti Saintek telah mengajukan anggaran tukin 2025 sebesar Rp 2,5 triliun, dan DPR telah menyetujuinya. Ia menekankan bahwa evaluasi, perencanaan, serta koordinasi lintas kementerian menjadi langkah utama dalam proses ini. Timnya juga telah menyelesaikan harmonisasi Perpres tukin, menyiapkan dokumen pendukung, mengonsultasikan regulasi, dan segera mengajukannya ke Kemenpan RB agar Presiden Prabowo Subianto dapat menandatanganinya tanpa hambatan.

Wamen Stella mengimbau dosen menyampaikan aspirasi melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa transparansi, diskusi, dan koordinasi akan mempercepat penyelesaian masalah. Prof. Togar menambahkan bahwa dosen sebaiknya menjaga komunikasi baik dengan pimpinan perguruan tinggi, berdiskusi secara konstruktif, mencari solusi bersama, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan efisien.