Viral Surat Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG di Sleman, SPPG DIY Buka Suara

Jakarta (usmnews) – Dikutip dari detiknews. Baru-baru ini, sebuah foto yang beredar viral di media sosial telah memicu polemik dan kekhawatiran publik. Foto tersebut menampilkan sebuah surat perjanjian yang mengikat penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga kerahasiaan informasi, terutama jika terjadi kasus keracunan makanan. Surat tersebut, yang berkop Badan Gizi Nasional dan ditujukan untuk penerima manfaat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), secara spesifik mencantumkan poin kontroversial di klausul ke-7. Poin ini meminta penerima untuk tidak menyebarluaskan informasi terkait insiden keracunan, yang sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas program tersebut.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Karegional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko, segera memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya kepada detikJogja, Gagat menjelaskan bahwa surat perjanjian yang beredar luas di masyarakat merupakan konsep lama yang sudah tidak berlaku. Ia menekankan bahwa SPPG telah menarik surat perjanjian tersebut dan menggantinya dengan versi yang baru. Hal ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap kekhawatiran yang muncul, sekaligus menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan keamanan penerima manfaat.

“Berkaitan dengan informasi MoU yang beredar tersebut adalah konsep MoU versi lama, sedangkan saat ini sudah ada yang baru,” kata Gagat. “Sehingga isi dari MoU tersebut sudah tidak berlaku lagi dan ke depan akan disebarkan ulang MoU kepada Kelompok Penerima Manfaat dengan isi MoU yang baru dan baik serta transparan untuk seluruh pihak.”

Penjelasan Gagat ini memberikan sedikit kelegaan, meskipun publik masih menantikan rincian lebih lanjut mengenai isi perjanjian yang baru. Ia menggarisbawahi bahwa revisi perjanjian ini bertujuan untuk menghapus poin-poin yang dianggap tidak sesuai, seperti klausul kerahasiaan yang menjadi sorotan. Dengan adanya perjanjian baru, diharapkan komunikasi antara SPPG dan penerima manfaat dapat berjalan lebih terbuka, terutama dalam hal-hal krusial seperti isu keamanan pangan.

Walaupun Gagat tidak merinci secara spesifik isi dari surat perjanjian yang baru, ia memastikan bahwa poin-poin kontroversial yang ada di versi lama telah dihilangkan sepenuhnya. Menurutnya, setiap kepala regional SPPG kini telah mengimplementasikan perjanjian baru ini dengan para penerima manfaat di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan terlindungi, serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang vital ini.

Pentingnya transparansi dalam program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis tidak bisa diabaikan. Keberadaan klausul kerahasiaan terkait keracunan makanan pada perjanjian lama dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi masalah atau kegagalan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, langkah SPPG untuk menarik dan merevisi surat perjanjian patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa mereka mendengarkan masukan dari masyarakat dan bersedia melakukan perbaikan demi kualitas program yang lebih baik.

Di sisi lain, insiden ini juga menjadi pengingat penting bagi setiap instansi pemerintah untuk selalu cermat dan teliti dalam merumuskan setiap dokumen atau kebijakan yang melibatkan publik. Setiap kata dan kalimat memiliki dampak besar, dan kegagalan dalam komunikasi dapat memicu misinterpretasi dan hilangnya kepercayaan. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan ke depannya, proses penyusunan perjanjian atau dokumen sejenis akan lebih melibatkan pihak-pihak terkait dan dipublikasikan secara transparan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kesalahpahaman.

Revisi perjanjian ini juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi program secara menyeluruh. Dengan tidak adanya lagi klausul yang membatasi informasi, diharapkan setiap insiden keracunan—sekecil apa pun—dapat segera dilaporkan dan ditangani dengan cepat. Hal ini tidak hanya akan melindungi penerima manfaat, tetapi juga membantu SPPG dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada rantai pasok atau proses penyiapan makanan. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, aman, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.