usai viral, surat perjanjian MBG yang Rahasiakan keracunan di blora di tarik dan di ganti

Blora (usmnews) – di kutip dari kompas.com sebuah isu mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terkait program **Makan Bergizi Gratis (MBG)**. Isu ini bermula dari beredarnya surat perjanjian kerja sama antara **Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)** dan pihak penerima manfaat, dalam hal ini sekolah-sekolah, yang menjadi viral di media sosial.Kontroversi utama terletak pada poin ketujuh dari surat perjanjian tersebut.

Poin tersebut, secara eksplisit, meminta kedua belah pihak untuk **menjaga kerahasiaan informasi** jika terjadi **kejadian luar biasa**, seperti kasus **keracunan** atau ketidaklengkapan paket makanan, sampai pihak pertama, yaitu SPPG, berhasil menemukan solusi.Isi surat ini memicu gelombang kritik dari masyarakat dan warganet.

Banyak yang menilai poin kerahasiaan tersebut sangat sensitif dan berpotensi membahayakan kesehatan publik, terutama karena menyangkut anak-anak sekolah yang menjadi target utama program MBG. Menutup-nutupi insiden keracunan dapat menghambat penanganan medis yang cepat dan akurat, serta menyembunyikan masalah kualitas makanan yang serius dari pantauan publik.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, pihak terkait di Blora segera mengambil tindakan. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, mengonfirmasi bahwa surat perjanjian yang bermasalah tersebut telah **ditarik dan diganti** dengan yang baru. Langkah ini diambil setelah diadakannya rapat evaluasi bersama koordinator SPPG Blora.

Agung menjelaskan bahwa surat perjanjian yang beredar sebelumnya mungkin menggunakan format atau template standar yang dinilai sangat sensitif. “Jadi mungkin di awal itu ada MOU (perjanjian kerja sama) yang beberapa poinnya sangat sensitif. Penyampaiannya itu seperti template, ada formatnya,” ujar Agung.

Ia menambahkan bahwa surat perjanjian awal sudah disebarkan ke sekolah-sekolah oleh dapur-dapur penyedia makanan, dan setelah dievaluasi, kini telah digantikan dengan surat terbaru yang lebih sesuai.

Letkol Agung juga mengungkapkan bahwa pihak TNI di tingkat bawah, seperti Babinsa, tidak mengetahui keberadaan surat perjanjian tersebut sebelum menjadi viral. Hal ini karena proses penyebarannya dilakukan langsung dari pihak dapur penyedia makanan kepada pihak sekolah tanpa melibatkan mereka. “Kalau masalah MOU, kita Babinsa tidak tahu. Karena itu langsung dari dapur dengan sekolah.

Kita tidak pernah dilibatkan,” terangnya. Kejadian ini membuka mata banyak pihak akan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.—Sementara itu, di tingkat nasional, Kepala **Badan Gizi Nasional (BGN)**, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait kasus keracunan yang belum terkonfirmasi dalam program MBG.

Dadan menyampaikan bahwa BGN telah menginstruksikan agar kasus-kasus yang belum terkonfirmasi dibicarakan secara internal. Namun, ia menegaskan bahwa jika kasus keracunan sudah **terkonfirmasi**, BGN tidak akan menutup-nutupinya.Pernyataan ini muncul sebagai respons atas viralnya surat perjanjian yang meminta kerahasiaan.

Dadan menjelaskan, “Kami sudah sampaikan bahwa untuk sesuatu yang belum terkonfirmasi maka lebih baik dibicarakan secara internal. Tetapi kalau sudah terkonfirmasi BGN tidak pernah menutupi.

“Dadan menambahkan, BGN tidak berniat menutupi insiden keracunan. Bahkan, ia mengklaim bahwa BGN memiliki catatan lengkap mengenai semua **Kejadian Luar Biasa (KLB)** yang diakibatkan oleh makanan dari program MBG, termasuk insiden yang tidak diliput oleh media.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tetap berjalan, meskipun informasi tersebut tidak selalu diungkapkan ke publik secara langsung.Peristiwa ini, baik di Blora maupun respons dari BGN, memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk **Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)**, agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan memastikan kesehatan serta keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting agar program ini dapat berjalan sesuai tujuannya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Kompas.com, sebagai media yang memberitakan, menegaskan komitmennya untuk terus menyajikan informasi yang jernih dan faktual dari lapangan. Perkembangan terbaru terkait isu ini dapat terus diikuti melalui berbagai platform Kompas.com, yang berkomitmen untuk memberikan laporan yang akurat dan terpercaya kepada publik.