Upaya Pemulihan Layanan Kesehatan di Sumatra: Menkes Ajukan Anggaran Rehabilitasi Pasca-Bencana Rp529,3 Miliar

Semarang (usmnews) – Dikutip cnbcindonesia.com Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, secara resmi mengajukan usulan anggaran sebesar Rp529,3 miliar untuk keperluan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mempercepat pemulihan infrastruktur medis, mulai dari tingkat primer hingga rumah sakit, agar masyarakat terdampak dapat kembali mengakses layanan kesehatan secara optimal.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (19/1/2026), Menkes menekankan pentingnya dukungan dari legislatif mengingat dana tersebut merupakan anggaran tambahan yang bersifat mendesak. Ia menjelaskan bahwa percepatan pemulihan sangat bergantung pada ketersediaan dana guna memperbaiki kerusakan fisik bangunan serta mengganti peralatan laboratorium dan medis yang rusak akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap fasilitas publik. Dari total 87 rumah sakit yang ada di daerah bencana, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi total pada awal terjadinya bencana. Meskipun per Desember 2025 seluruh rumah sakit dilaporkan sudah kembali beroperasi, fungsinya belum berjalan normal 100 persen karena banyak perangkat vital yang tidak bisa digunakan lagi. Sementara itu, di level layanan primer, tercatat sebanyak 867 dari 1.265 puskesmas sempat lumpuh. Setelah dilakukan verifikasi mendalam, ditemukan 152 puskesmas mengalami kerusakan berat akibat terendam air.

Menkes Budi Gunadi juga mengungkapkan bahwa terdapat dua puskesmas yang harus dibangun ulang dari nol, yakni di wilayah Lokop (Aceh Timur) dan Jambur Laklak (Aceh Tengah), karena bangunannya hanyut diterjang banjir. Selain fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada aspek kesehatan publik di pengungsian. Saat ini, sekitar 300.000 warga tersebar di 1.000 titik pengungsian, yang berisiko memicu wabah penyakit menular seperti campak. Oleh karena itu, Kemenkes telah mengerahkan 5.900 relawan dan melakukan program imunisasi khusus di daerah berisiko tinggi.

Tak hanya kesehatan fisik, pemulihan kesehatan mental atau psikososial juga menjadi prioritas. Menkes telah mengirimkan tim psikolog klinis dan psikiater untuk mendampingi para penyintas, terutama anak-anak yang kehilangan anggota keluarga. Upaya komprehensif ini mendapat dukungan dari anggota Komisi IX DPR, Achmad Ru’yat, yang mengapresiasi progres pembersihan dan pemulihan rumah sakit yang sudah terlihat signifikan. Dukungan parlemen ini diharapkan memperlancar pencairan dana agar seluruh fasilitas kesehatan di Sumatra bisa segera berfungsi normal kembali.