Upaya Kudeta Militer Guncang Benin, Pemerintah Klaim Situasi Masih Terkendali

Semarang(Usmnews)– Dikutip dari cnnindonesia.com Benua Afrika kembali dihadapkan pada ketidakstabilan politik yang serius. Berdasarkan laporan Agence France-Presse (AFP), tren pengambilalihan kekuasaan secara paksa semakin mengkhawatirkan, di mana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat setidaknya sepuluh negara di Afrika telah mengalami insiden kudeta. Kali ini, guncangan tersebut terjadi di Benin, sebuah negara di kawasan Afrika Barat, pada hari Minggu, 7 Desember.‎‎

Kronologi Pengumuman Kudeta Insiden bermula ketika sekelompok tentara menduduki stasiun televisi nasional dan menyiarkan pengumuman mengejutkan mengenai penggulingan Presiden Patrice Talon. Presiden Talon sendiri diketahui telah memimpin negara tersebut sejak tahun 2016. Dalam siaran tersebut, para tentara mendeklarasikan diri mereka sebagai “Komite Militer untuk Reformasi” (CMR).‎‎

Mereka menyatakan secara tegas bahwa Patrice Talon telah dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Republik Benin. Menurut laporan yang dikutip dari CNN, kelompok militer ini menunjuk Letnan Kolonel Pascal Tigri sebagai pemimpin baru atau Presiden Komite Militer tersebut. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekacauan politik di kawasan tersebut, menyusul insiden serupa yang baru-baru ini terjadi di Madagaskar dan Guinea-Bissau, serta di negara tetangga Benin seperti Niger dan Burkina Faso.‎‎

Bantahan Pemerintah dan Situasi Keamanan Merespons klaim tersebut, pihak pemerintahan Patrice Talon segera mengeluarkan bantahan keras. Melalui juru bicaranya, pemerintah menegaskan bahwa situasi negara masih terkendali dan Presiden Talon berada dalam kondisi aman. Pemerintah melabeli para pelaku kudeta sebagai “kelompok kecil” yang hanya berhasil menguasai stasiun televisi, namun tidak memegang kendali atas angkatan bersenjata secara keseluruhan.

‎‎Juru bicara kepresidenan menyatakan kepada AFP bahwa tentara reguler yang setia kepada konstitusi sedang mengambil alih situasi dan melakukan “pembersihan”. Mereka menekankan bahwa kegagalan kudeta ini hanya masalah waktu sebelum situasi kembali normal sepenuhnya. Sumber militer Benin juga mengonfirmasi bahwa para pemberontak gagal menduduki titik-titik vital seperti kediaman presiden maupun kantor kepresidenan.‎‎

Kondisi di Lapangan dan Reaksi Internasional Di ibu kota Cotonou, jurnalis asing melaporkan adanya pemblokiran akses oleh tentara di sekitar stasiun televisi pemerintah, kantor kepresidenan, serta distrik yang menampung berbagai institusi internasional. Kedutaan Besar Prancis di Benin, melalui media sosial X, melaporkan adanya suara tembakan di Kamp Guezo yang berlokasi dekat dengan kediaman resmi presiden, dan mengimbau warga negara Prancis untuk tetap berlindung di dalam rumah.‎‎

Meskipun ketegangan terpusat di area pemerintahan, aktivitas warga di bagian lain ibu kota dilaporkan masih berjalan normal. Tidak terlihat adanya pengerahan militer yang signifikan di bandara maupun wilayah umum lainnya, yang mengindikasikan bahwa upaya kudeta ini mungkin belum menyebar luas.

‎‎Latar Belakang Politik Benin Secara historis, Benin memiliki rekam jejak kudeta pasca-kemerdekaan dari Prancis tahun 1960. Namun, negara ini sempat menikmati stabilitas politik sejak tahun 1991 setelah berakhirnya era Marxis-Leninis di bawah Mathieu Kérékou.‎‎

Ketegangan politik terbaru ini terjadi di tengah masa transisi yang sensitif. Presiden Talon, yang seharusnya dijadwalkan mundur pada bulan April mendatang setelah pemilihan presiden, berada di tengah sorotan setelah Parlemen Benin bulan lalu memutuskan untuk merevisi masa jabatan presiden. Revisi tersebut memperpanjang durasi menjabat dari lima tahun menjadi tujuh tahun, sebuah langkah yang kerap memicu perdebatan politik di banyak negara Afrika.