Ukraina Larang Penggunaan Telegram

Ukraina Larang Penggunaan Aplikasi Telegram untuk Pejabat Resmi dan Militer

Jakarta, (usmnews) – Ukraina telah mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan aplikasi Telegram pada perangkat resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja penting. Keputusan ini diambil setelah Badan Keamanan Ukraina mengonfirmasi kekhawatiran bahwa Rusia dapat memata-matai komunikasi melalui platform tersebut.

Pelarangan ini diumumkan oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, memberikan bukti kepada dewan tentang kemampuan layanan khusus Rusia untuk mengakses dan memantau pesan di Telegram.

Pembatasan Hanya untuk Perangkat Resmi

Andriy Kovalenko, kepala pusat penanggulangan disinformasi dewan keamanan, menjelaskan bahwa pembatasan ini hanya berlaku untuk perangkat resmi milik pemerintah dan bukan untuk telepon pribadi para pejabat. Meskipun Telegram merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di Ukraina dan Rusia, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, pejabat keamanan Ukraina telah menyuarakan kekhawatiran terkait penggunaannya selama masa perang.

Sejarah dan Kontroversi Telegram

Telegram didirikan oleh Pavel Durov, seorang warga negara Rusia yang meninggalkan tanah airnya pada tahun 2014 setelah menolak untuk memenuhi tuntutan pemerintah Rusia untuk menutup komunitas oposisi di VKontakte, platform media sosial yang telah ia jual. Durov baru-baru ini ditangkap saat mendarat di Prancis pada Agustus 2024, terkait penyelidikan yang mencakup kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan di Telegram.

Dewan Keamanan Ukraina mengungkapkan bahwa Budanov telah memberikan bukti bahwa layanan khusus Rusia dapat mengakses pesan Telegram, termasuk pesan yang telah dihapus, serta data pribadi pengguna. Dalam pernyataannya, Budanov menegaskan, “Saya selalu mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukanlah masalah kebebasan berbicara, ini adalah masalah keamanan nasional.”

Tanggapan Telegram

Menanggapi keputusan ini, Telegram mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengungkapkan data pengguna atau isi pesan kepada negara manapun, termasuk Rusia. “Telegram tidak pernah memberikan data pesan apa pun ke negara mana pun. Pesan yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin dipulihkan,” ungkap Telegram.

Mereka juga menambahkan bahwa setiap kasus yang dilaporkan sebagai “pesan yang bocor” merupakan hasil dari perangkat yang disusupi, baik melalui penyitaan atau malware.

Menurut basis data Telemetrio, terdapat sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina. Presiden Volodymyr Zelenskiy, bersama dengan komandan militer dan pejabat daerah, sering menggunakan platform ini untuk memberikan pembaruan tentang perang dan keputusan penting lainnya. Media Ukraina memperkirakan bahwa sekitar 75 persen warga Ukraina menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi, dengan 72 persen menganggapnya sebagai sumber informasi utama hingga akhir tahun lalu.