Tokoh Agama Kritik Ketua Sementara KPU: Harusnya Minta Maaf, Bukan Pantun

Baca juga berita yang lain : Nasional

Jakarta, (usmnews) – Tuan Guru Batak, seorang tokoh agama dari Sumatera Utara, mengkritik Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera, Selasa (9/7).

Rapat tersebut dimulai dengan sejumlah narasumber yang menyampaikan materi terkait Pilkada. Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Afifuddin.

Setelah penyampaian materi, dibuka sesi tanya jawab. Tuan Guru Batak menjadi salah satu penanya dan menyatakan bahwa materi yang disampaikan narasumber terasa berat.

“Tentu kami bersyukur bisa mendapat materi mewakili tokoh agama, meski materi ini terasa agak berat dan lelah mungkin, bahkan teman-teman dari tokoh agama, ada sampai tertidur,” katanya, seperti disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam.

Ia menyoroti bahwa dari semua materi yang disampaikan narasumber, tidak ada satu pun yang terkait dengan moral. Menurutnya, topik ini penting dibahas mengingat kondisi di Indonesia akhir-akhir ini.

“Sesungguhnya, Pak, ini basic kita sekarang, sebagai tokoh agama kita prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini. Bagaimana kita ciptakan pemilu berintegritas, berkualitas, aman, kalau basic moralitas tidak kita bangun?” ujarnya.

Selain itu, Tuan Guru Batak juga mengkritik sikap Afifuddin yang memulai paparannya dengan pantun. Menurutnya, Afifuddin seharusnya memulai dengan permohonan maaf.

“Saya prihatin dengan Plt Ketua KPU, sebaiknya memang di awal jangan baca pantun, tetapi sebaiknya di awal itu memberikan sedikit pernyataan untuk memohon maaf kepada kami,” katanya.

“Mohon maaf itu bukan terkait personal, bukan terkait lembaga, tapi terkait dengan bangsa. Apa yang terjadi hari ini dengan KPU itu musibah besar kita,” tambahnya.

Afifuddin merespons kritik dari Tuan Guru Batak tersebut. Ia mengaku sudah menyampaikan permintaan maaf, tidak hanya terkait peristiwa di KPU akhir-akhir ini.

“Situasi apapun harus kita hadapi, atas semua kekurangan, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan situasi terakhir saya kira, sebagai manusia kita pasti bisa minta maaf, dan sudah kita lakukan itu,” ujar Afifuddin.

Salah satu peristiwa yang menyeret KPU belakangan ini adalah sanksi pemecatan terhadap Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam bentuk tindak asusila.

Kiprah Hasyim sebagai Ketua KPU tidak luput dari kontroversi. Sejak awal tahun 2023 lalu, Hasyim sudah kerap kali dijatuhi sanksi peringatan hingga peringatan keras oleh DKPP karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Tokoh Agama Kritik Ketua Sementara KPU: Harusnya Minta Maaf, Bukan Pantun dapat Anda temukan pada Nasional dan di tulis oleh Eva