Temu PP Pemuda Katolik, Gibran Minta Anak Muda Ikut Perhatikan Papua

Jakarta, (USMNEWS),- Dikutip dari CNN Indonesia,Gibran Tekankan Kolaborasi Pemuda Lintas Agama Kunci Percepatan Pembangunan PapuaWakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa upaya percepatan pembangunan di Papua memerlukan keterlibatan aktif generasi muda, termasuk dari organisasi lintas agama. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat menerima audiensi Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (26/11).

Gibran menekankan pentingnya dialog, komunikasi inklusif, serta kolaborasi antarorganisasi kepemudaan sebagai fondasi untuk memperkuat persatuan dan stabilitas sosial. Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, mengutip pesan Gibran, “Pemuda lintas agama harus membantu menjalin dialog yang efektif dan konsolidasi kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan, karena kunci pembangunan ada di situ.”Lebih lanjut, Gibran mendorong Pemuda Katolik untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga strategis, khususnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang baru dibentuk.

Stefanus Gusma menyambut baik respons cepat Wapres dan menyatakan pihaknya akan segera dihubungkan dengan komite tersebut agar dapat langsung bersinergi.Sebagai persiapan, Pemuda Katolik telah membentuk Gugus Tugas Papua, sebuah struktur khusus yang berfokus pada pemberdayaan, edukasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat Papua. Program ini dirancang sejalan dengan prioritas pemerintah dalam pembangunan inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat. Stefanus Gusma menyebut bahwa Gibran, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, akan membawa isu-isu yang disampaikan Pemuda Katolik ke dalam pembahasan bersama Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, memaparkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik. Melkior menyoroti bahwa aspirasi masyarakat Papua harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.Melkior juga menyampaikan bahwa masih banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang menghadapi kendala, terutama dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, dan dampak sosial. Ia menekankan perlunya pelibatan masyarakat adat sejak awal untuk mencegah ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat. Selain itu, Rapimnas juga merekomendasikan percepatan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di daerah pedalaman Papua yang masih tertinggal.