Surabaya sebagai Laboratorium Riset Kebijakan: Langkah Kemenko PM dalam Transformasi UMKM dan Pendidikan Vokasi

Semarang (usmnews) Dikutip dari merdeka.com, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) telah menetapkan langkah strategis dengan memilih Surabaya, Jawa Timur, sebagai pusat riset dan penggalian data lapangan untuk merumuskan kebijakan baru.

Langkah ini difokuskan pada dua sektor vital perekonomian rakyat, yaitu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan pendidikan vokasi.

Pemilihan Jawa Timur, khususnya Surabaya, bukanlah tanpa alasan. Provinsi ini dinilai memegang peranan krusial sebagai barometer ekonomi nasional, sehingga dinamika yang terjadi di sini dapat menjadi cerminan tantangan dan potensi di tingkat nasional.

Dalam pendekatannya, Kemenko PM menerapkan konsep “belanja masalah”. Leontinus Alpha Edison, selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif tidak boleh dirancang dari “menara gading” atau hanya berdasarkan asumsi pejabat di pusat.

Kebijakan harus lahir dari pemahaman mendalam atas realitas di lapangan, melalui dialog yang jujur, partisipatif, dan konstruktif dengan para pelaku langsung.

Terkait sektor UMKM, temuan lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi para pelaku usaha tidak melulu soal akses permodalan, yang selama ini sering dianggap sebagai masalah utama.

Hambatan yang tak kalah pelik adalah pola pikir kewirausahaan (entrepreneurship mindset) dan terbatasnya akses terhadap pemasaran digital.

Sebagai respons inovatif atas masalah pemasaran ini, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memperkenalkan rancangan kebijakan bertajuk “Pasar 1001 Malam”.

Program ini mengusulkan optimalisasi aset-aset pemerintah yang selama ini “tidur” atau tidak produktif untuk diubah menjadi ruang promosi dan transaksi bagi UMKM. Inisiatif ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan alokasi minimal 30 persen area komersial di infrastruktur publik untuk usaha mikro dan kecil.

Di sisi lain, perhatian besar juga tertuju pada sektor pendidikan vokasi melalui program “SMK Go Global”. Saat meninjau SMKN 10 Surabaya, Kemenko PM memotret kesiapan sekolah vokasi dalam mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri riil maupun pasar kerja internasional.

Dialog dengan guru dan siswa menyingkap adanya kesenjangan yang masih lebar antara kurikulum pendidikan, fasilitas, dan kebutuhan dunia usaha.Masukan-masukan dari lapangan ini akan menjadi bahan bakar utama dalam penyusunan peta jalan transformasi yang lebih akurat.

Tujuannya adalah memastikan lulusan SMK tidak hanya siap bekerja di dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing untuk berkompetisi di level global.

Kemenko PM berharap model dialog partisipatif yang dilakukan di Surabaya ini dapat menjadi blueprint atau cetak biru bagi pola kerja kementerian ke depannya, di mana sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat.