Sorotan Kontroversial dalam Rapat Kabinet Donald Trump

Washington (usmnews) di kutip dari kompas.com dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, **Donald Trump**, menjadi pusat perhatian media dan publik karena serangkaian kejadian yang tidak biasa dan pernyataan kontroversial dari sang presiden. Rapat tersebut tidak hanya menyoroti isu-isu kebijakan, tetapi juga perilaku personal Trump yang terekam kamera.

### 😴 Momen Kelelahan yang Terekam

Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Presiden Trump terlihat **tertidur** (atau setidaknya tampak mengantuk) selama jalannya rapat. Foto yang diabadikan oleh AP Photo/Julia Demaree Nikhinson menunjukkan pemandangan tersebut, memicu spekulasi mengenai jadwal padat atau tingkat kelelahan yang dialami oleh pemimpin negara adidaya itu. Kejadian ini menjadi kontras yang mencolok dengan suasana rapat kabinet yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan serius mengenai arah negara. Momen tertidur seorang presiden saat forum resmi seperti rapat kabinet seringkali ditafsirkan sebagai simbol kurangnya fokus atau keterlibatan, meskipun pendukungnya mungkin berargumen bahwa ini hanyalah tanda kelelahan akibat dedikasi yang intens terhadap tugas-tugas kepresidenan.

—

### 🗣️ Kemarahan Presiden Soal Imigrasi Somalia

Di samping insiden ketiduran, suasana rapat juga diwarnai dengan momen **kemarahan** atau “ngamuk-ngamuk” Presiden Trump mengenai isu imigrasi. Fokus utama dari kemarahannya adalah komunitas **imigran Somalia** di AS.

Mengutip laporan dari AFP, Presiden Trump secara eksplisit melontarkan pernyataan keras yang menyiratkan bahwa imigran dari Somalia **seharusnya tidak diterima** di Amerika Serikat. Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari retorika anti-imigrasi yang sering ia sampaikan, namun kali ini secara spesifik menargetkan kelompok etnis tertentu.

[Image of the seal of the President of the United States]

#### Konteks Skandal Minnesota

Komentar pedas Presiden tersebut muncul di tengah terkuaknya **skandal korupsi besar-besaran** di negara bagian **Minnesota**. Skandal ini melibatkan dugaan penyelewengan dana layanan sosial dalam jumlah yang sangat fantastis. Jaksa penuntut di Minnesota mengungkapkan bahwa **lebih dari USD 1 miliar** (sekitar satu miliar Dolar AS) dari dana layanan sosial diduga telah disalahgunakan atau dicairkan untuk layanan yang **tidak pernah ada**.

Penyelidikan mengindikasikan bahwa sebagian besar dari dugaan penagihan palsu (fraudulent billing) ini dilakukan atau melibatkan **warga Amerika keturunan Somalia**. Meskipun dugaan kejahatan oleh sekelompok individu seharusnya tidak mencerminkan seluruh komunitas, Presiden Trump tampaknya menggunakan skandal ini sebagai pembenaran untuk menyuarakan pandangan luasnya yang menentang imigrasi dari Somalia. Dia memanfaatkan momentum terkuaknya kejahatan finansial ini untuk memperkuat narasi kebijakan imigrasi garis kerasnya, yang telah lama menjadi ciri khas pemerintahannya.

—

### ⚖️ Implikasi dan Reaksi

Pernyataan Trump di rapat kabinet ini segera menuai berbagai reaksi. Kelompok pembela hak-hak imigran dan pemimpin komunitas Somalia-Amerika menyatakan **kekecewaan dan kecaman** atas generalisasi yang tidak adil dan retorika yang berpotensi memicu sentimen kebencian. Mereka berargumen bahwa mengaitkan kejahatan segelintir individu dengan seluruh populasi imigran adalah tindakan diskriminatif yang mengabaikan kontribusi positif yang telah diberikan oleh komunitas Somalia-Amerika kepada masyarakat AS.

Sementara itu, bagi para pendukungnya, pernyataan ini mungkin dilihat sebagai langkah yang konsisten dengan janji kampanyenya untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melindungi sumber daya finansial AS dari penipuan. Skandal di Minnesota memberikan amunisi baru bagi mereka yang berpendapat bahwa sistem layanan sosial dan imigrasi AS rentan terhadap eksploitasi.

Secara keseluruhan, rapat kabinet ini terekam sebagai hari yang penuh dengan kontradiksi, mulai dari ketiduran yang menunjukkan kelelahan pribadi sang presiden hingga kemarahan publik yang mengarahkan perdebatan nasional kembali ke isu imigrasi dan integritas layanan sosial.