Sinergi Tanpa Mengorbankan Independensi: Menelisik Strategi “Tukar Guling” Jabatan Kemenkeu dan BI

Semarang (usmnews) – Dikutip dari sindonews.com Wacana pertukaran posisi strategis yang melibatkan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung, pada Januari 2026 ini menjadi sorotan utama dalam lanskap ekonomi nasional. Langkah ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan dipandang sebagai manuver taktis tingkat tinggi untuk menyelaraskan dua kekuatan besar ekonomi Indonesia: Otoritas Fiskal (Pemerintah/Kemenkeu) dan Otoritas Moneter (Bank Indonesia).

1. Perspektif Ekonom: Harmonisasi Dua Mesin Ekonomi

Josua Pardede, Chief Economist Permata Bank, memberikan pandangan optimis namun hati-hati terhadap rencana ini. Menurutnya, jika dikelola dengan benar, pertukaran ini adalah peluang emas untuk memecahkan masalah klasik “sumbatan komunikasi” antara pengelola anggaran negara dan penjaga stabilitas uang.Dalam pandangan Josua, kehadiran figur Kemenkeu di tubuh BI dan sebaliknya dapat menciptakan sinkronisasi kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam tiga hal krusial:Pembiayaan Negara: Memastikan kebutuhan anggaran pemerintah tidak mengganggu likuiditas pasar. Pengelolaan Likuiditas: Menjaga ketersediaan uang beredar agar cukup untuk menggerakkan roda ekonomi namun tidak memicu inflasi. Stabilitas Nilai Tukar: Memastikan kebijakan belanja pemerintah tidak bertabrakan dengan upaya BI menjaga nilai tukar Rupiah. Namun, Josua menekankan satu syarat mutlak: Transparansi. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah harus menyajikan “paket komunikasi” yang konsisten. Batas peran harus dipertegas agar investor tidak bingung mengenai siapa yang memegang kendali atas kebijakan suku bunga dan siapa yang mengatur pajak.

2. Jaminan Pemerintah: Kolaborasi, Bukan Intervensi

Merespons kekhawatiran publik mengenai potensi “politisasi” Bank Sentral, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (dalam konteks 2026) memberikan klarifikasi tegas. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari kehadiran Thomas Djiwandono di BI maupun Juda Agung di pemerintahan adalah semata-mata untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui kebijakan yang satu irama. Menkeu Purbaya menggarisbawahi perbedaan mendasar antara “intervensi” dan “sinergi”. Intervensi berarti memaksakan kehendak politik yang bisa merusak kesehatan moneter. Sinergi berarti kedua lembaga bekerja sama saling mendukung tanpa melanggar batas kewenangan. Purbaya menjamin bahwa independensi Bank Indonesia tetap sakral. Argumen utamanya terletak pada mekanisme pengambilan keputusan di BI yang bersifat Kolektif Kolegial. Artinya, keputusan strategis (seperti menaikkan suku bunga) tidak ditentukan oleh satu orang (misalnya Thomas Djiwandono saja), melainkan melalui musyawarah Dewan Gubernur yang ketat. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa BI akan disetir untuk kepentingan politik praktis dianggap tidak berdasar.

3. Keamanan Likuiditas Tanpa “Cetak Uang” Sembarangan

Poin krusial lain yang disampaikan Menkeu adalah mengenai integritas keuangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat menggunakan Bank Sentral sebagai “brankas darurat” untuk membiayai program populisme politik.”Saya tidak butuh uang Bank Sentral untuk itu,” tegas Purbaya, menepis anggapan bahwa pemerintah akan memaksa BI mencetak uang (burden sharing) secara berlebihan. Fokus pemerintah adalah memastikan likuiditas sistem finansial tetap sehat agar sektor riil dapat bergerak, bukan untuk memanipulasi neraca bank sentral demi kepentingan sesaat. Rencana pertukaran ini adalah upaya berani untuk meruntuhkan “tembok ego sektoral” yang selama ini mungkin menghambat kecepatan respons kebijakan ekonomi. Dengan menempatkan orang kepercayaan di “kamar sebelah”, diharapkan kebijakan fiskal dan moneter tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan utuh demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.