Sinergi Keamanan di Meja Hijau, Pengerahan Personel TNI untuk Pengamanan Sidang Nadiem Makarim Atas Permintaan Kejagung

Semarang (usmnews) – Dikutip dari Kompas.com, Memasuki babak baru dalam proses hukum yang menarik perhatian publik nasional, pengamanan di sekitar area persidangan yang melibatkan mantan pejabat publik, Nadiem Makarim, kini ditingkatkan ke level maksimal.

Langkah luar biasa diambil dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendampingi unsur kepolisian dan keamanan internal dalam menjaga kondusivitas jalannya persidangan pada awal tahun 2026 ini.

​Alasan di Balik Keterlibatan Unsur Militer

​Keterlibatan prajurit TNI dalam ranah pengamanan persidangan sipil bukanlah sebuah langkah yang diambil secara sepihak oleh institusi militer. Berdasarkan keterangan resmi, pengerahan ini dilakukan sebagai respons atas permintaan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung menilai bahwa kasus ini memiliki urgensi tinggi dan potensi gangguan keamanan yang cukup kompleks, sehingga memerlukan dukungan tambahan dari personel TNI untuk memastikan seluruh proses hukum tidak terinterupsi oleh faktor eksternal.

​Beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan bantuan pengamanan ini antara lain:

• ​Skala Perhatian Publik: Tingginya antusiasme serta massa yang memantau jalannya persidangan menciptakan risiko kerumunan yang sulit diprediksi.
• ​Objektivitas dan Kelancaran Sidang: Menjamin agar para hakim, jaksa, dan saksi dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan fisik maupun psikologis dari pihak-pihak tertentu.
• ​Protokol Keamanan Pejabat/Mantan Pejabat: Mengingat profil tokoh yang terlibat, standar pengamanan mengikuti prosedur tetap untuk mencegah potensi eskalasi konflik di area pengadilan.

​Bentuk Dukungan dan Koordinasi Antar-Lembaga

​Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa kehadiran prajurit di lapangan murni bersifat bantuan teknis pengamanan (back-up security) dan tetap berada di bawah koordinasi otoritas hukum yang berwenang. Prajurit yang dikerahkan bertugas di titik-titik strategis, mulai dari akses masuk gedung pengadilan hingga area-area vital di dalam kompleks persidangan.

​Langkah kolaboratif antara Kejagung dan TNI ini juga merupakan bentuk implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antar-lembaga dalam hal penegakan hukum dan pengamanan aset serta personel negara. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman tidak hanya bagi jalannya persidangan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar lokasi yang terdampak oleh aktivitas hukum tersebut.

​Dampak dan Harapan terhadap Transparansi Hukum

​Meskipun pengerahan militer di pengadilan sipil sering kali memicu diskusi mengenai proporsionalitas keamanan, pemerintah melalui Kejagung memastikan bahwa hal ini dilakukan demi integritas proses peradilan itu sendiri. Dengan pengamanan yang ketat, diharapkan fokus utama persidangan tetap pada pembuktian fakta-fakta hukum tanpa terdistraksi oleh gangguan keamanan di luar ruang sidang.

​Publik kini menaruh harapan besar agar persidangan Nadiem Makarim dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan, di mana kehadiran aparat keamanan menjadi penjamin bahwa hukum tetap tegak berdiri di atas segala kepentingan.