Sinergi Akademisi dan Birokrasi: Langkah Strategis USM dalam Mengawal Kebijakan Publik Kota Semarang

Semarang (usmnews) – Dikutip dari inilahjateng.com Keterlibatan pakar pendidikan dalam ranah kebijakan publik kini bukan lagi sekadar wacana. Akademisi dari Universitas Semarang (USM) baru-baru ini mengambil langkah proaktif dengan menyusun risalah kebijakan (policy brief) yang ditujukan khusus bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Langkah ini merupakan manifestasi dari fungsi perguruan tinggi dalam memberikan solusi berbasis riset terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan.

Menjembatani Teori dan Praktik Pemerintahan

Penyusunan risalah kebijakan ini digawangi oleh para pakar, termasuk dari Fakultas Hukum USM, yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Junaidi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat, objektif, dan tepat sasaran.

Seringkali, terdapat celah antara teks regulasi dengan realitas di lapangan. Di sinilah peran akademisi masuk untuk:

1. Melakukan Audit Akademik: Meninjau kembali kebijakan yang sudah ada untuk melihat efektivitasnya.

2. Memberikan Rekomendasi Berbasis Data: Menyodorkan solusi yang didukung oleh temuan lapangan dan kajian teoretis mutakhir.

3. Meminimalisir Cacat Hukum: Memastikan produk hukum daerah (seperti Perda) tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di tingkat nasional.

Fokus Utama Risalah Kebijakan USM

Dalam dokumen yang disusun, para akademisi USM menyoroti beberapa sektor krusial yang menjadi tantangan bagi Pemkot Semarang saat ini:

• Penguatan Aspek Hukum dan Regulasi: Memberikan masukan terkait sinkronisasi aturan agar birokrasi menjadi lebih efisien dan tidak tumpang tindih.

• Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Menganalisis pola kemiskinan dan strategi pengentasannya melalui program pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif.

• Infrastruktur dan Lingkungan: Mengingat Semarang memiliki tantangan geografis seperti banjir dan rob, akademisi memberikan perspektif teknis mengenai tata ruang yang lebih adaptif.

• Transformasi Digital: Mendorong pemerintah untuk memaksimalkan implementasi Smart City guna mempermudah akses pelayanan publik bagi warga.

Pentingnya Kolaborasi Multipihak

Kerja sama ini menegaskan pentingnya model Pentahelix, di mana pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media massa bersinergi untuk membangun daerah. Bagi USM, kontribusi ini adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada poin pengabdian kepada masyarakat. Sementara bagi Pemkot Semarang, masukan dari akademisi berfungsi sebagai “kompas” agar kebijakan yang diambil tetap berada pada jalur kesejahteraan rakyat dan koridor hukum.

Kesimpulan: Menuju Semarang yang Lebih Baik

Penyusunan risalah kebijakan ini diharapkan menjadi dokumen hidup yang benar-benar diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di Balai Kota Semarang. Dengan adanya dukungan intelektual dari institusi seperti USM, diharapkan tata kelola pemerintahan Kota Semarang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan warga secara lebih presisi di masa depan.