Connect with us

Nasional

Serangan Ransomware di Pusat Data Nasional Desak Pemerintah Tingkatkan Budaya Keamanan Data

Published

on

Serangan Ransomware di Pusat Data Nasional Desak Pemerintah Tingkatkan Budaya Keamanan Data

Baca juga berita yang lain : Nasional

JAKARTA (usmnews)- Aksi peretasan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) sementara ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera mengubah pola pikir dan menerapkan budaya kehati-hatian dalam pengelolaan data publik. Pakar keamanan siber Marsudi Wahyu Kisworo menekankan pentingnya budaya hati-hati di semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sebagai satu-satunya cara efektif untuk menghadapi kejahatan siber.

“Satu-satunya cara untuk mengatasi kejahatan siber adalah security culture (budaya hati-hati) di semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat,” kata Marsudi dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Marsudi menjelaskan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman dari peretasan. “Yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas,” ujar Marsudi. Menurutnya, semua sistem, bahkan yang memiliki pengamanan paling canggih, tidak dijamin aman dan pasti akan bisa diretas suatu saat nanti. Adopsi kecerdasan buatan dalam berbagai malware, termasuk ransomware, sudah mulai dilakukan oleh para peretas, membuat ancaman semakin kompleks.

Oleh karena itu, Marsudi menekankan pentingnya pemahaman pengguna teknologi akan keamanan data serta inisiatif dalam langkah-langkah pengamanan data agar tidak menyesal menjadi korban peretasan. “Dalam security culture ini kita ikuti tulisan yang ada di lembaran dollar Amerika, yaitu ‘In God we trust’, tapi ditambahkan ‘everything else be careful’,” papar Marsudi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut.

“Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20,” kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/6/2024). Berdasarkan riset tersebut, Indonesia masuk ke dalam klasifikasi “5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata”.

“Kalau kita bisa lihat, Australia, Belanda, Korsel, AS, Kanada, dan berikutnya (di atas), kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, Brasil, India, Turki, dan Indonesia,” ujar Budi Arie.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri, dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tidak berhasil. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Serangan Ransomware di Pusat Data Nasional Desak Pemerintah Tingkatkan Budaya Keamanan Data dapat Anda temukan pada Nasional dan di tulis oleh usmnews