Said Abdullah Soroti Hanya 71 Persen Rumah Layak Huni di Madura

Semarang (usmnews) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti kondisi kesejahteraan masyarakat pulau garam. Sebab, beliau mengungkapkan fakta mengenai minimnya angka rumah layak huni di Madura saat ini. Bahkan, data statistik menunjukkan baru tujuh puluh satu persen rumah yang memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, masih terdapat dua puluh sembilan persen hunian warga yang membutuhkan perbaikan. Kondisi hunian yang kurang memadai ini tentu sangat memengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat. Akibatnya, pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi ketimpangan fasilitas tersebut. Kita semua berharap pemerataan pembangunan dapat segera menyentuh seluruh pelosok desa pulau Madura.

Dorongan Peningkatan Anggaran Untuk Rumah Layak Huni di Madura

Said Abdullah meminta pemerintah pusat dan daerah agar lebih memprioritaskan alokasi anggaran perumahan. Sebab, ketersediaan rumah layak huni di Madura menjadi kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Beliau menilai bahwa program bedah rumah selama ini belum berjalan secara maksimal di lapangan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan ketat agar bantuan dana dapat tepat sasaran. Selanjutnya, koordinasi lintas kementerian harus terus ditingkatkan demi mempercepat proses renovasi hunian warga. Dengan demikian, masyarakat kurang mampu bisa segera merasakan hunian yang sehat dan aman. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti sanitasi dan air bersih juga wajib mendapatkan perhatian khusus.

Kualitas hunian yang buruk berpotensi memicu berbagai macam masalah kesehatan kronis bagi keluarga. Sebab, rumah tanpa ventilasi baik dan sanitasi layak sangat mudah menjadi sarang penularan penyakit. Oleh karena itu, penambahan jumlah rumah layak huni di Madura harus segera kita wujudkan. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan raya atau kawasan komersial semata. Padahal, kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak justru merupakan hak fundamental setiap warga. Meskipun demikian, kemandirian warga desa dalam menjaga kebersihan lingkungan tetap menjadi faktor yang penting. Akibatnya, program sosialisasi mengenai pola hidup sehat harus berjalan seiring dengan perbaikan fisik bangunan.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun peta jalan perbaikan hunian dengan sangat rinci tahun ini. Selanjutnya, pelibatan tokoh agama dan masyarakat akan mempermudah pelaksanaan program di tingkat desa lokal. Sinergi seluruh elemen bangsa sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan fasilitas perumahan ini. Dengan demikian, target penurunan angka rumah tidak layak huni dapat tercapai sesuai target nasional. Pada akhirnya, peningkatan standar kualitas hunian akan mendorong kemajuan taraf hidup masyarakat pulau garam. Kita optimis bahwa masa depan pembangunan Jawa Timur akan berjalan jauh lebih merata nantinya. Oleh sebab itu, mari kita dukung terus kebijakan pro-rakyat demi kesejahteraan bersama seluruh bangsa.