Sepakat: Rusia-AS Buat Kerangka Perundingan Damai Ukraina

Moskow (usmnews) – Rusia dan AS sepakat menetapkan kerangka kerja untuk mengakhiri konflik Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan kesepakatan ini lahir dari pertemuan diplomatik di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025). Lavrov memimpin delegasi Rusia yang mencakup Yury Ushakov dan Kirill Dmitriev. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta penasihat keamanan nasional Mike Waltz hadir mewakili AS. Namun, Ukraina dan Uni Eropa tidak ikut serta dalam perundingan ini. Kiev menegaskan tidak akan mengakui hasilnya tanpa keterlibatan langsung.

Para diplomat menekankan pentingnya kesepahaman dalam menyelesaikan konflik. Lavrov mengungkapkan bahwa pihak AS kini lebih memahami posisinya setelah pembahasan mendalam. Negara akan menunjuk perwakilan dalam perundingan setelah AS mengonfirmasi negosiatornya. Selain itu, Lavrov menyebut pertemuan ini merupakan langkah awal menuju pertemuan puncak antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump.

Selain konflik Ukraina, Rusia juga membahas isu keamanan dan pengaruh NATO di wilayah tersebut. Lavrov menegaskan bahwa negaranya menolak kehadiran militer NATO atau pasukan Uni Eropa di Ukraina. Ia menganggap ekspansi NATO sebagai ancaman terhadap kepentingan dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, Lavrov menekankan pentingnya menghindari provokasi dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konteks hubungan diplomatik, Rusia dan AS sepakat mengatasi hambatan, termasuk sanksi, pengusiran diplomat, serta penyitaan properti diplomatik. Kedua negara akan segera membahas langkah konkret untuk memulihkan fungsi kedutaan dan konsulat guna memperbaiki hubungan bilateral.

Selanjutnya, para diplomat sepakat untuk menyusun jadwal pertemuan lanjutan guna mempercepat negosiasi. Mereka mengkaji setiap aspek konflik dan menentukan langkah strategis yang saling menguntungkan. Pihak Rusia dan AS aktif berdiskusi menetapkan mekanisme pemantauan serta evaluasi yang terukur, sehingga hasil perundingan dapat segera diimplementasikan. Dengan semangat kolaboratif, kedua belah pihak berkomitmen menyelesaikan perbedaan secara damai dan mengakhiri konflik dengan solusi yang konkrit.