Qatar Janji Tingkatkan Gaji PNS Suriah Untuk Pemulihan Ekonomi

Jakarta, (usmnews) – Qatar berencana memberikan bantuan finansial untuk mendanai kenaikan gaji besar-besaran bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Suriah, sebagai bagian dari dukungannya terhadap pemerintahan baru yang menggulingkan Bashar al-Assad. Rencana ini mencuat setelah pemerintah Suriah menjanjikan kenaikan gaji hingga 400% untuk sektor publik, yang menjadi langkah penting dalam memulihkan ekonomi negara pasca-konflik.

Pejabat AS dan diplomat senior mengungkapkan bahwa pembicaraan tentang Qatar yang akan membiayai gaji PNS Suriah sudah berlangsung. Qatar, yang telah lama mendukung pemberontakan terhadap Assad, mengajukan permohonan kepada AS untuk pengecualian sanksi, yang memungkinkan negara Teluk tersebut untuk mendanai sektor publik Suriah secara resmi. Washington mengumumkan pengecualian sanksi pada 6 Januari 2025, yang membuka peluang bagi Qatar untuk memberikan dana kepada pemerintah Suriah selama enam bulan ke depan.

Kenaikan gaji yang dijanjikan akan membuat Suriah harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar USD 120 juta per bulan, dengan lebih dari 1,25 juta PNS yang akan menerima manfaatnya. Kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan Assad pada 8 Desember 2024, kini memimpin pemerintahan baru dan harus memastikan dana tersedia untuk memenuhi janji tersebut. Rencana ini menguji kemampuan mereka untuk mengelola beban finansial yang besar dalam menciptakan stabilitas.

Selain Qatar, negara-negara Teluk lainnya, seperti Arab Saudi, juga berjanji untuk mendukung Suriah, meskipun fokus awal mereka lebih kepada bantuan kemanusiaan seperti pangan, tempat tinggal, dan persediaan medis. Qatar sendiri telah bergerak cepat membangun hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru Suriah, membuka kembali kedutaan besar mereka di Damaskus dan bahkan melanjutkan penerbangan langsung melalui Qatar Airways.

Langkah ini menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika politik di kawasan Timur Tengah, dengan Qatar memanfaatkan peluang untuk memperkuat pengaruhnya dan mendukung stabilitas Suriah pasca-konflik. Sementara itu, negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan negara-negara Arab lainnya juga terus memantau perkembangan ini, berharap dapat mendorong proses politik yang inklusif dan stabil di Suriah.