Pupuk Indonesia Perkuat Transparansi Subsidi Melalui iPubers

Jakarta, (usmnews) – Pupuk Indonesia terus memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan digitalisasi melalui aplikasi iPubers. Aplikasi ini memungkinkan pengawasan penyaluran pupuk secara real-time, sehingga meminimalisir potensi penyelewengan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa iPubers menampilkan data pembelian pupuk subsidi secara transparan. Misalnya, aplikasi ini dapat menunjukkan total penebusan pupuk di suatu wilayah, seperti Jawa Timur yang mencapai 178.000 ton. Selain itu, pengguna juga bisa melihat detail penyaluran hingga tingkat kabupaten.

Rahmad menegaskan bahwa sistem ini memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani. Setiap penebusan pupuk di kios-kios dipantau secara mendetail, termasuk dengan memfoto petani yang melakukan transaksi. Dengan demikian, potensi penimbunan pupuk menjadi sangat kecil.

Aplikasi iPubers telah beroperasi sejak 2024 dan mencatat sekitar 2,5 juta transaksi per bulan. Sistem ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga petani harus menunjukkan KTP asli atau surat kuasa jika diwakilkan. Pemilik kios memindai NIK petani untuk mengakses data alokasi subsidi sebagai langkah awal proses pembelian pupuk. Selanjutnya, kios memasukkan jumlah transaksi, dan petani menandatangani bukti transaksi secara digital.

Dari total kapasitas produksi pupuk Indonesia sebesar 14,3 juta ton, sekitar 9,5 juta ton merupakan pupuk subsidi. Rahmad menekankan pentingnya memastikan transparansi dan akurasi penyaluran agar pupuk subsidi benar-benar bermanfaat bagi petani.

Pupuk Indonesia juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Rahmad menyatakan bahwa pupuk berkontribusi sebesar 65% terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan pupuk menjadi kunci utama dalam mencapai ketahanan pangan.

Melalui aplikasi iPubers, Pupuk Indonesia tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan efektif dan efisien.