Pungli: Pemerintah Atasi Praktek Liar di Destinasi Wisata

Jakarta (usmnews) – Pemerintah RI melakukan aksi tegas melawan pungli di destinasi wisata melalui sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum. Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kepolisian bersama-sama membentuk pokja untuk memberantas pungutan liar yang merusak kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata. Rizki Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, menegaskan, “Kami intensifkan koordinasi dengan Kemendagri untuk merumuskan langkah strategis mengatasi pungli yang terus muncul

Rizki mengungkapkan bahwa pihak berwenang di berbagai daerah kini menerima semakin banyak laporan mengenai pungli. Ia menambahkan bahwa nota kesepahaman antara kementerian dan aparat kepolisian menjadi dasar pelaksanaan operasional di lapangan. Pemerintah dorong regulasi penegakan hukum dan libatkan asosiasi pariwisata seperti PHRI dan GIPI untuk sinergi pemberantasan pungli. Pemerintah mengoptimalkan sinergi tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pungli serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan destinasi wisata.

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan pariwisata, yang menyebabkan maraknya pungli. Ia menekankan bahwa penegakan hukum konsisten dan sosialisasi intensif merupakan solusi utama. “Kami bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk segera menindak setiap pelanggaran guna meminimalisir dampak negatif pungli,” ujar Hariyanto. Ia mengajak semua pihak untuk aktif menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Langkah tersebut tunjukkan komitmen pemerintah mengembalikan kepercayaan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi lintas instansi dan mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak agar destinasi wisata Indonesia terbebas dari pungutan liar. Upaya ini tidak hanya menjamin kenyamanan wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri pariwisata yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Dengan langkah proaktif tersebut, pemerintah optimis mampu menciptakan iklim pariwisata yang aman dan menarik bagi seluruh masyarakat.