Puan Soroti Puluhan Ribu Calon Mahasiswa PTN yang Batal Daftar Ulang

Semarang,(usmnews)- dikutip dari SindoNews Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan perhatian serius terkait maraknya kabar mengenai banyaknya peserta yang dinyatakan lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun memilih untuk tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Kondisi ini membuat Puan mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini harus dijadikan momentum penting bagi negara untuk meninjau kembali indikator keberhasilan dalam sistem tata kelola pendidikan tinggi nasional.

Klarifikasi Angka dan Dampak Sistemik Sisa Kursi

Sebelumnya, ruang publik sempat dihebohkan oleh informasi mengenai adanya sekitar 60 ribu calon mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang disebut-sebut menghanguskan kesempatan mereka dengan tidak mendaftar ulang. Namun, Tim Penanggung Jawab SNBP meluruskan bahwa angka tersebut bukan murni dari jalur prestasi saja. Data tersebut merupakan akumulasi gabungan dari seluruh lini seleksi penerimaan, termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur seleksi mandiri yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi.

Kendati jumlah tersebut merupakan akumulasi lintas jalur, Puan Maharani menilai angka tersebut tetap tergolong sangat besar dan sangat disayangkan. Fenomena lepasnya kursi PTN ini dinilai merugikan sistem secara keseluruhan karena secara tidak langsung menutup kesempatan emas bagi siswa lain yang gagal dalam seleksi. Daya tampung yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang benar-benar ingin berkuliah akhirnya terbuang sia-sia akibat proses transisi yang tidak berjalan mulus.

Pergeseran Tolok Ukur Keberhasilan Pendidikan

Lebih lanjut, Puan mengkritik paradigma publik yang selama ini terlalu fokus pada euforia jumlah peserta yang berhasil menembus seleksi masuk. Ia menegaskan bahwa tolok ukur kesuksesan sejati dari sistem pendidikan tinggi bukanlah sekadar pengumuman kelulusan di atas kertas, melainkan berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar bisa menapakkan kaki di bangku perkuliahan setelah memperoleh kesempatan tersebut. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap peserta yang telah mengamankan kursi di PTN memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk memanfaatkannya.

Mengurai Akar Masalah Mundurnya Calon Mahasiswa

Berdasarkan data dari panitia pelaksana seleksi, terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan calon mahasiswa memilih untuk tidak melanjutkan proses daftar ulang, antara lain:

• Ketidaksesuaian Program Studi: Banyak peserta yang dinyatakan diterima pada jurusan yang bukan menjadi prioritas atau minat utama mereka (pilihan kedua atau ketiga).
• Peralihan ke Jalur Alternatif: Adanya kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih berspekulasi dan beralih ke jalur mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan program studi yang lebih sesuai dengan rencana karier mereka.
• Kendala Finansial (KIP-Kuliah): Faktor ekonomi menjadi hambatan yang paling pelik. Sejumlah peserta terpaksa mundur karena aplikasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mereka ditolak, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya perkuliahan secara mandiri.

Rekomendasi Kebijakan dan Pembangunan SDM Berkelanjutan

Melihat kompleksitas persoalan di atas, mantan Menko PMK ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian komprehensif guna memetakan titik lemah (missed point) dalam mata rantai penerimaan mahasiswa baru. Puan menggarisbawahi bahwa jika masalah utama pengunduran diri disebabkan oleh keterbatasan biaya, maka urusannya bukan lagi sekadar masalah teknis ujian masuk, melainkan sudah menyentuh aspek kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.

Sebagai langkah konkret, Puan meminta pemerintah bersama panitia seleksi membangun sistem pelacakan skala nasional (national tracking system) untuk memantau alasan spesifik di balik mundurnya para calon mahasiswa. Pada akhirnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh tidak boleh hanya diukur dari seberapa ketat seleksi masuknya, melainkan dari kemampuan negara dalam menjamin setiap anak bangsa dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga tuntas.