Protes Pengunjuk Rasa Lansia di Afrika Selatan: Menuntut Keadilan 30 Tahun Pasca-Apartheid

JAKARTA (usmnews) – Suara sekitar 50 pengunjuk rasa lansia terdengar bergema di halaman Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan di Johannesburg, menuntut keadilan dan reparasi atas pelanggaran yang terjadi di bawah rezim apartheid, 30 tahun setelah negara itu beralih menjadi negara demokrasi. Para demonstran, anggota Kelompok Dukungan Khulumani dan Kampanye Galela, memperjuangkan ganti rugi finansial bagi para korban pemerintahan minoritas kulit putih.

Meskipun mereka terlibat dalam perjuangan untuk mewujudkan demokrasi, para pengunjuk rasa mengklaim bahwa mereka tidak diakui sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (TRC). Kelompok ini telah melakukan protes di depan pengadilan selama bertahun-tahun, dan sejak November 2023, mereka mendirikan kamp permanen di luar Gedung Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pengunjuk rasa, Thabo Shabangu, menceritakan pengalamannya saat ditembak oleh petugas polisi selama demonstrasi pada tahun 1990. Dia menyatakan bahwa hingga saat ini, dia tidak pernah menerima kompensasi atas luka-lukanya. Para demonstran menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan suara pada pemilu 2024 jika reparasi tidak dibayarkan.

Meskipun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah berusaha mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban apartheid, banyak korban merasa tidak puas dengan proses tersebut. Presiden Thabo Mbeki pada tahun 2003 mengatur pembayaran kompensasi satu kali sebesar 30.000 rand kepada korban apartheid, namun masih banyak korban yang belum menerima bantuan yang layak.

Para pengunjuk rasa menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan skema pembayaran baru. Namun, Menteri Kehakiman Ronald Lamola menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membuka daftar korban TRC, yang menyebabkan kekecewaan bagi para pengunjuk rasa.

Sementara pemerintah dan para pengunjuk rasa masih terlibat dalam perdebatan mengenai pembayaran reparasi, protes di luar Mahkamah Konstitusi terus berlanjut, menyoroti ketidakpuasan yang masih dirasakan oleh banyak korban apartheid di Afrika Selatan.