Progres Signifikan Pemulihan Sumatera: Mendagri Tito Karnavian Laporkan Penurunan Drastis Jumlah Pengungsi Pascabencana

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, menyampaikan kabar positif terkait kondisi terkini pemulihan di tiga provinsi terdampak. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar di Gedung Kemenko PMK pada Jumat, 27 Februari 2026, Tito mengungkapkan bahwa jumlah warga yang masih berada di pengungsian telah mengalami penurunan yang sangat tajam dan menggembirakan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 25 Februari 2026, tercatat angka pengungsi menyusut drastis dari yang semula mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa (tepatnya 2.108.582 orang) kini hanya menyisakan sekitar 11.250 orang. Penurunan ini dipandang sebagai indikator keberhasilan langkah-langkah rehabilitasi yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara lebih terperinci, Tito memaparkan sebaran sisa pengungsi tersebut. Mayoritas atau sekitar 10.400 orang masih berada di Provinsi Aceh, sementara 850 orang lainnya berada di Sumatera Utara. Kabar paling menonjol datang dari Provinsi Sumatera Barat, di mana Tito memastikan bahwa sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat. Seluruh penyintas bencana di Sumatera Barat telah berhasil dipindahkan ke Hunian Sementara (Huntara), sebuah langkah maju dalam menjamin kelayakan hidup para korban selama masa transisi pembangunan kembali rumah tinggal mereka.

Meskipun progres fisik berjalan baik, Tito juga melaporkan adanya rencana penataan ulang wilayah atau relokasi untuk lima desa yang mengalami kerusakan sangat parah, yakni tiga desa di Aceh dan dua desa di Sumatera Utara. Dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak oleh bencana alam ini, sebanyak 38 daerah telah dinyatakan kembali beroperasi normal, tiga daerah mendekati normal, dan 11 daerah lainnya masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Definisi “normal” yang digunakan oleh Satgas PRR mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya sekadar kepulangan pengungsi. Indikator tersebut meliputi jalannya roda pemerintahan, ketersediaan layanan publik, aksesibilitas transportasi darat, serta aktivitas ekonomi dan sosial. Fasilitas penunjang dasar seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jaringan listrik, layanan air bersih (PDAM), koneksi internet, ketersediaan gas elpiji, hingga pengelolaan sampah dan normalisasi sungai menjadi parameter utama dalam penilaian ini.

Mendagri juga menaruh perhatian pada sektor produktif seperti lahan persawahan, perkebunan, serta sektor perikanan yang sempat lumpuh. Walaupun pasar-pasar tradisional dan akses jalan utama sudah mulai ramai, Tito mengakui bahwa sektor UMKM belum sepenuhnya pulih secara optimal. Ke depan, fokus Satgas akan diarahkan pada pembersihan sisa-sisa material lumpur, perbaikan jembatan yang terputus, serta pembangunan jalan-jalan desa agar denyut ekonomi masyarakat bawah dapat kembali berdetak kencang. Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran menteri koordinator terkait, termasuk Menko PMK Pratikno dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, yang menunjukkan komitmen lintas sektoral dalam menuntaskan pemulihan di wilayah Sumatera.