Presiden Prabowo Bentuk Satgas, Siapkan 7.000 Sekolah Terintegrasi di Setiap Kecamatan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan inisiatif besar dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan sebuah satuan tugas (Satgas) khusus yang ditugaskan untuk merancang dan mempersiapkan rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap wilayah kecamatan. Pengumuman strategis ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin.

Tujuan utama dari program ambisius ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara menyeluruh. Satgas yang dibentuk ini akan beroperasi dengan dukungan dan kolaborasi lintas kementerian. Secara spesifik, Presiden Prabowo menunjuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi (Kemendiktisaintek) bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagai motor utama, dengan kemungkinan melibatkan kementerian-kementerian lain untuk mendukung implementasinya.

Presiden menjelaskan bahwa konsep “sekolah terintegrasi” merupakan sebuah terobosan untuk menyatukan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ke dalam satu kawasan pendidikan yang terpadu dan komprehensif. Inisiatif ini diproyeksikan akan membutuhkan pembangunan sekitar 7.000 sekolah terintegrasi di seluruh Indonesia, mengingat jumlah kecamatan yang ada.

Program sekolah terintegrasi ini dirancang sebagai langkah lanjutan dari program-program pendidikan yang sudah berjalan, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Sasaran spesifik dari sekolah terintegrasi adalah masyarakat yang berada pada desil 3 hingga 5 dalam kategori ekonomi, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam kategori sangat miskin (desil 1 dan 2 yang disasar Sekolah Rakyat) namun masih membutuhkan dukungan akses pendidikan yang lebih baik dan terjangkau.

Dasar pemikiran di balik konsolidasi sekolah ini juga didasari oleh fenomena menurunnya angka kelahiran yang telah menyebabkan banyak Sekolah Dasar di berbagai daerah mengalami kekurangan murid. Situasi ini, menurut Presiden, menyebabkan inefisiensi operasional, di mana beberapa SD mungkin memiliki jumlah guru yang lebih banyak dibandingkan jumlah murid. Dengan mengkonsolidasikan jenjang pendidikan di tingkat kecamatan, diharapkan tercipta efisiensi sekaligus dampak yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lebih dari sekadar penggabungan fisik, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap sekolah terintegrasi wajib dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai dan berkualitas tinggi. Fasilitas ini mencakup laboratorium yang cukup bagus untuk mata pelajaran esensial seperti matematika, kimia, biologi, serta laboratorium bahasa.

Penekanan khusus diberikan pada penguasaan bahasa asing. Presiden menyoroti pentingnya Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan Korea sebagai bekal bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global. Beliau mencontohkan kebutuhan pasar kerja internasional di sektor perhotelan, restoran, dan perawatan lansia yang sangat membutuhkan keterampilan berbahasa. Presiden meyakini bahwa karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah, tabah, dan pekerja keras merupakan modal sosial yang kuat, yang harus diperkuat dengan penguasaan bahasa dan keterampilan teknis agar dapat berkompetisi di tingkat global.

Dengan demikian, sekolah terintegrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga sebagai tempat mencetak generasi penerus bangsa yang terampil, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja internasional yang semakin kompleks. Meskipun demikian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa program ini masih berada dalam tahap awal, menyebutnya sebagai “embrio konsep” dan belum dapat diklaim sebagai prestasi, namun beliau menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memikirkan dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan relevan dengan tantangan serta kebutuhan masa depan.