Presiden Kolombia Tak Peduli Visa Dicabut AS

Bogotá (usmnews) – Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan pencabutan visa oleh Pemerintah Amerika Serikat. AS mencabut visanya setelah Petro ikut serta dalam aksi unjuk rasa bela Palestina di New York pekan lalu.

Petro menyampaikan sikapnya setelah tiba kembali di Kolombia pada Sabtu (27/9/2025). Ia menggunakan media sosial untuk mengonfirmasi bahwa ia sudah berada di Bogotá dan tidak terganggu oleh pencabutan visanya.

Meski visanya dicabut, Petro menegaskan bahwa ia tetap bisa masuk ke AS karena memiliki kewarganegaraan Eropa. Dengan status itu, ia cukup menggunakan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) untuk berkunjung ke Amerika Serikat.

Aksi Bela Palestina Picu Ketegangan

Sebelumnya, Petro tampil dalam demonstrasi pro-Palestina di New York dan menyampaikan orasi yang memicu kontroversiDalam pidatonya, ia meminta tentara AS menolak perintah Presiden Donald Trump yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Dari New York ini, saya meminta para prajurit AS untuk tidak menodongkan senjata ke arah kemanusiaan. Jangan turuti perintah Trump. Turutilah perintah kemanusiaan,” seru Petro saat orasi.

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Pemerintah AS. Departemen Luar Negeri menyebut pidato Petro sebagai “tindakan ceroboh dan provokatif” dan memutuskan mencabut visanya.

Retaknya Hubungan Kolombia-AS

Hubungan antara Kolombia dan AS terus memburuk sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden. Pekan lalu, Trump secara resmi mencoret Kolombia dari daftar sekutu utama AS dalam perang melawan narkoba. Ia juga menyindir Kolombia saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

“Kepada setiap teroris preman yang menyelundupkan obat-obatan ke AS, harap berhati-hati. Kami akan menghancurkan kalian,” kata Trump di depan forum dunia.

Petro pun membalas secara terbuka. Dalam pidatonya di PBB pada Selasa (23/9), ia mendesak agar otoritas internasional menyeret Trump dan para pejabat tinggi AS ke jalur hukum atas dugaan penyerangan terhadap kapal-kapal di perairan Karibia.

“Proses pidana harus dimulai terhadap para pejabat asal AS, termasuk Presiden Trump yang memberi perintah,” tegas Petro.