Presiden Jokowi: Kenaikan Harga Beras di Indonesia Masih Terkendali Meskipun Tantangan Impor

JAKARTA(usmnews) – Presiden Joko Widodo menyoroti kondisi kenaikan harga beras di Indonesia, menyatakan bahwa perubahan harga tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan bantuan sosial beras kepada masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada hari Senin (13/5/2024).

Menurut Presiden, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia menjadi alasan pemberian bantuan sosial beras 10 kilogram kepada masyarakat. Dia menekankan bahwa meskipun terjadi kenaikan, Indonesia masih mengalami peningkatan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain yang bahkan mengalami kenaikan hingga 50 persen.

“Ini patut kita syukuri bahwa kenaikan harga beras di Indonesia masih terkendali. Ada negara yang mengalami kenaikan hingga 50 persen, bahkan dua kali lipatnya,” ujar Presiden Jokowi.

Meskipun mengakui bahwa ketersediaan beras di dalam negeri sedikit mengalami kekurangan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan impor beras kurang dari 5 persen dari kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan beras dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Pakistan.

Namun, Presiden juga menyadari bahwa menjaga stabilitas harga beras merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Upaya untuk menekan harga beras melalui impor bisa menyulitkan petani, sementara jika harga terlalu tinggi, masyarakat akan merasa terbebani.

“Pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat dan petani merasa senang,” ungkap Presiden. “Maka dari itu, bantuan sosial beras 10 kilogram kami berikan kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi situasi ini.”

Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa program bantuan sosial beras akan diteruskan hingga bulan Juni 2024, dan jika APBN mencukupi, rencananya akan diperpanjang hingga Desember 2024. Hal ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadapi tantangan harga beras yang terus berfluktuasi.