Prabowo Soroti Tambang Ilegal, Kejagung Diminta Bertindak

JAKARTA (usmnews) — Presiden Prabowo Subianto tengah menyoroti persoalan tambang ilegal. Ia bahkan mengumpulkan sejumlah menteri, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 19 Agustus 2025 malam.

Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menangani ribuan kasus tambang ilegal. Apalagi, Prabowo juga sempat menekankan hal tersebut saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.

Sebanyak 1.063 tambang ilegal menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. “Penegasan Presiden dalam pidato di parlemen merupakan sinyal kepada penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera menindak tambang ilegal,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman itu.

Prabowo juga tak segan terhadap para beking tambang ilegal, termasuk jika ada jenderal TNI hingga Polri. Hibnu menyarankan Kejagung memetakan kasus tambang ilegal dan menetapkan prioritas penindakan.

“Masyarakat sebenarnya sudah tahu hal ini, tetapi pernyataan presiden membuatnya terlihat baru.” Karena ada kejahatan-kejahatan mafia itu ujungnya adalah oknum-oknum pejabat tinggi,” katanya.

Menurut Hibnu, dukungan Prabowo semakin memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menindak para mafia tambang ilegal. “Inikan kebijakan politik negara, politik presiden. Presiden akan mem-backup-nya untuk melawan perbuatan yang merugikan negara,” katanya.

Persoalan tambang terus menjadi perhatian, setelah sebelumnya terungkap kasus tambang timah yang merugikan negara triliunan rupiah. Hibnu mengatakan ada ribuan tambang ilegal yang membuat negara menanggung kerugian besar.

“Berarti uang-uangnya masuk ke kantong oknum. Berapa izin satu tambang dikalikan ribuan izin tambang?” pungkasnya.